Beritabersatu.com, Blitar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Kali ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, menjadi sasaran kritik publik setelah menu MBG yang mereka distribusikan menuai komplain terbuka dari wali murid di media sosial.
Dalam sebuah video yang beredar luas, seorang wali murid meluapkan kekecewaannya terhadap paket MBG yang diterima siswa. Paket tersebut disebut hanya berisi satu buah risol mayo, satu kotak susu, dan satu buah apel. Menu tersebut sejatinya diperuntukkan untuk hari Sabtu, yang lazimnya didistribusikan pada hari Jumat, namun justru dibagikan lebih awal pada Kamis.
Tak hanya soal isi paket, video lain yang beredar juga memperlihatkan keluhan soal rasa masakan menu MBG SPPG Purworejo yang dinilai kurang layak dan tidak sesuai harapan orang tua murid.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala SPPG Purworejo, Mega, mengakui adanya berbagai kekurangan dalam operasional dapur MBG yang baru berjalan selama lima hari. Ia menyebut pihaknya masih terus melakukan evaluasi internal.
“Kita mengakui ada komplain soal rasa. Kita terus melakukan evaluasi. Karena dirasa masih kurang, kami juga sudah menonaktifkan koordinator dari tim masak kami. Setelah itu, alhamdulillah sudah lumayan,” ujar Mega saat ditemui di SPPG Purworejo, Jumat (30/1/2026).
Terkait pembagian menu kering untuk hari Sabtu yang dilakukan lebih awal pada hari Kamis, Mega beralasan bahwa SPPG Purworejo juga melayani sebuah pondok pesantren. Menurutnya, pihak pondok meminta menu kering setiap hari Kamis karena para santri menjalankan puasa.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mengalami keterlambatan distribusi MBG pada hari Jumat akibat jam pulang sekolah yang lebih cepat.
“Karena kami juga melayani pondok, yang minta menu kering pada hari Kamis untuk buka puasa. Sebelumnya juga kami pernah terlambat membagikan pada hari Jumat. Menghindari hal yang sama terjadi, kami berikan sekalian menu kering pada hari Kamis,” bebernya.
Namun langkah tersebut justru memicu gelombang protes dari para orang tua murid. Mereka menilai distribusi menu kering untuk hari Sabtu yang dilakukan dua hari lebih awal tidak tepat dan berpotensi menurunkan kualitas konsumsi anak. Para wali murid mendesak agar menu kering tetap dirapel pada hari Jumat sebagaimana praktik umum di SPPG lain.
Masalah SPPG Purworejo tak berhenti di situ. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa SPPG Purworejo hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah dokumen wajib yang secara tegas dipersyaratkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) MBG.
Fakta ini juga dibenarkan oleh Mega. Ia mengaku proses pengurusan SLHS masih berjalan meski operasional dapur sudah berlangsung.
“Untuk SLHS dalam proses, sambil berjalan. Karena tahunya kan kalau sudah operasional ya pak,” ungkapnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius soal kepatuhan SPPG terhadap standar dasar keamanan pangan. Terlebih, Mega juga mengakui bahwa dalam proses memasak, SPPG Purworejo menggunakan air galon isi ulang. Meski diklaim telah bersertifikat, Mega mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber air tersebut.
“Kalau dari mana diambilnya saya gak tahu, karena itu satu pintu dari mitra. Tapi sudah bersertifikat, sesuai anjuran dari puskesmas,” pungkasnya.
Rangkaian persoalan ini menambah daftar catatan kritis terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Blitar. Mulai dari kualitas menu, skema distribusi, hingga kepatuhan terhadap standar higienitas, menjadi alarm keras bagi pihak terkait agar tidak menjadikan program strategis nasional ini sekadar formalitas, apalagi uji coba tanpa kesiapan matang. (Zan)
