Beritabersatu.com, Blitar – Gelombang pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan tenaga outsourcing dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar mulai memicu dampak serius. Kebijakan pemangkasan personel yang dilakukan tanpa mekanisme transparan ini dilaporkan telah mengganggu stabilitas pelayanan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, mengonfirmasi bahwa pengurangan tenaga kerja ini berimbas langsung pada operasional kantor legislatif. Dari total 30 tenaga outsourcing di Sekretariat DPRD, sebanyak 10 orang telah dipangkas.
“Dampaknya sangat terasa. Hari ini saja saya ke kantor harus menyetir sendiri karena supir sudah tidak ada. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan fungsi layanan di lapangan,” ujar Syahrul saat dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).
Kelumpuhan Layanan dan Beban Kerja ASN
Hingga memasuki pekan kedua Januari, pihak legislatif mengaku belum menerima dokumen atau informasi resmi dari pihak eksekutif terkait kelanjutan kontrak para pekerja. Ketidakjelasan ini memaksa sejumlah instansi memberlakukan sistem piket bergantian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan pos penjagaan.
Syahrul menilai, kebijakan ini tidak sinkron dengan beban kerja riil. Menurutnya, aktivitas di DPRD maupun rumah sakit bersifat dinamis dan sering kali berlangsung hingga larut malam.
“Ini bukan pekerjaan kantor yang statis. Kami sering rapat atau turun ke lapangan hingga malam hari. Jika tenaga penunjang dikurangi secara drastis, pelayanan dipastikan tidak akan optimal,” tegasnya.
Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan motif di balik pembersihan massal tenaga kontrak ini. Muncul spekulasi bahwa kebijakan tersebut kental dengan muatan politis menjelang periode kepemimpinan mendatang. Menanggapi hal tersebut, Syahrul tidak menampik adanya persepsi masyarakat yang mengaitkan fenomena ini dengan investasi politik.
“Sah-sah saja jika masyarakat berpendapat demikian. Namun, mengganti orang dengan harapan mendapat loyalitas politik itu tidak selalu berbanding lurus. Yang pasti, saat ini transparansi sangat minim dan publik mencurigai ada motif kekuasaan di baliknya,” tambah Syahrul.
Kondisi serupa terjadi di lingkungan rumah sakit daerah. Laporan yang diterima DPRD menyebutkan adanya pemanggilan wawancara mendadak oleh pihak penyedia jasa yang kemudian dibatalkan sepihak tanpa alasan jelas.
Sebelumnya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyatakan alasan Pemkot melakukan pengurangan tenaga outsourcing di sejumlah OPD. Ia menjelaskan, keputusan tidak memperpanjang kontrak dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta penyesuaian anggaran daerah. Selain itu, kebijakan efisiensi juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah. (Zan)
