BERITABERSATU.COM, BONE — Mengawali tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone langsung menekan pedal gas. Komitmen memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan melalui rapat penguatan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis menghadapi target PAD tahun 2026.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM, didampingi Pj. Sekda Bone H. Andi Saharuddin, dan dihadiri Kepala Bapenda Bone Ir. H. Muh. Angkasa, M.Si, Asisten II Ir. Andi Amran, M.Si, Staf Ahli Bupati Bone A. Arman Bobby, SSTP., MSi, serta seluruh kepala OPD. Kegiatan berlangsung di Kantor Bapenda Bone, Jumat (2/1/2026).
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menegaskan rapat penguatan ini menjadi titik awal untuk bergerak cepat dan solid dalam pengelolaan PAD.
“Rapat penguatan ini menandai bahwa kita harus lanjut tancap gas. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kinerja para kepala OPD. Kita telah mencatat sejarah, target PAD yang sebelumnya Rp280 miliar mampu meningkat menjadi Rp365 miliar, atau naik sekitar Rp80 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata sinergi lintas OPD dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Kita patut bersyukur. Kita membuktikan bahwa dengan kebersamaan, kita bisa,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bone juga memberikan apresiasi kepada OPD yang berhasil merealisasikan PAD 100 persen, yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone.
Memasuki tahun 2026, tantangan semakin besar dengan target PAD sebesar Rp494 miliar. Untuk itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penguatan regulasi sebagai dasar kerja OPD pengampu PAD.
“Segala kebutuhan regulasi, baik Peraturan Bupati maupun surat keputusan, harus kita siapkan. Kita juga harus tegas terkait penggunaan bahu jalan karena perkembangan bangunan semakin pesat dan banyak yang melanggar,” jelasnya.
Selain penertiban, perluasan objek pajak, khususnya pajak parkir, menjadi fokus karena dinilai masih memiliki potensi besar. Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian, termasuk dukungan anggaran yang terukur dan berpotensi meningkatkan PAD.
“Kalau memang butuh tambahan anggaran silakan diajukan. Misalnya butuh Rp500 juta dan bisa menghasilkan Rp5 miliar, tentu kita dukung. Yang penting jelas dan terukur,” tegasnya.
Wakil Bupati Bone juga menegaskan perannya sebagai pendamping OPD dalam mencapai target PAD ke depan.
“Saya ditugaskan untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian agar target PAD ke depan bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Bone Ir. H. Muh. Angkasa, M.Si menekankan bahwa peningkatan PAD harus berbasis data dan legalitas yang kuat.
“Kita harus menaikkan PAD berdasarkan dasar yang jelas. Perkuat uji petik. Tidak bisa langsung menetapkan pajak tanpa dasar yang sah,” ujarnya.
Ia mencontohkan keberhasilan optimalisasi pajak parkir yang meningkat dari sekitar Rp100 juta menjadi Rp300 juta, serta sektor hiburan seperti bioskop yang mampu menyumbang PAD hingga Rp700 juta.
“Itu tidak lepas dari sinergitas dengan Satpol PP dan Dinas PTSP Bone. Semua harus terstruktur dan saling mendukung,” jelasnya.
Dengan kolaborasi lintas OPD, penguatan regulasi, serta optimalisasi potensi daerah, Pemkab Bone optimistis target PAD 2026 sebesar Rp494 miliar dapat diwujudkan secara realistis dan berkelanjutan.
Laporan: Suparman Warium
