Beritabersatu.com, Blitar – Retaknya internal Forum Masyarakat Peduli Blitar (MPB) kian terbuka ke publik. Salah satu pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MPB, Capt. H. Adib Zamhari, SE, MM, M.Mar, secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan forum tersebut.
Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Adib menilai pergerakan MPB saat ini telah menyimpang jauh dari visi, misi, dan tujuan awal pembentukannya sebagai forum sosial kemanusiaan.
“Secara pribadi dan nurani, saya tidak bisa lagi berada di dalam MPB. Rentetan kejadian selama hampir enam bulan terakhir menunjukkan bahwa MPB sudah keluar dari rel awalnya,” tegas Adib dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Menurut Adib, MPB sejak awal dibentuk sebagai wadah kepedulian sosial terhadap masyarakat, bukan alat kepentingan yang bergerak tanpa etika organisasi dan koordinasi struktural. Namun realitas yang terjadi justru sebaliknya.
Puncak kekecewaan Adib terjadi saat adanya aksi demonstrasi ke Polres Blitar yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPP MPB. Padahal, persoalan yang dipersoalkan dalam aksi tersebut, menurut Adib, sudah selesai secara tuntas dan bermartabat.
“Kasusnya sudah clear and clean. Kapolres sudah minta maaf, anggota yang bersalah sudah disanksi, pemerintah daerah juga terbuka, dan pihak korban sudah menerima. Lalu apa lagi yang mau didemo?” ujar Adib dengan nada heran.
Ia menilai aksi tersebut bukan hanya tidak relevan, tetapi juga melanggar etika kepemimpinan dan mekanisme organisasi. Sebagai forum, setiap tindakan seharusnya melalui izin dan koordinasi dengan DPP serta Dewan Penasihat.
“Ini grup DPP ada. Tapi tidak ada izin, tidak ada koordinasi. Ketua umum bertindak sendiri. Ini jelas keluar dari komitmen awal MPB,” tegasnya.
Lebih jauh, Adib menilai MPB kini tidak lagi fokus pada kerja-kerja sosial kemanusiaan, melainkan bergerak di luar koridor tersebut.
“Awalnya MPB ini murni sosial. Melindungi masyarakat, membantu keluarga yang membutuhkan. Tapi sekarang sudah di luar rel kemanusiaan itu,” katanya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa banyak pengurus DPP maupun koordinator kecamatan (korcam) yang sebenarnya tidak sepakat dengan arah gerakan MPB saat ini. Namun, sebagian masih memilih diam.
“Banyak yang menghubungi saya, menyatakan tidak setuju dan ingin keluar. Saya bilang, saya dulu yang mundur. Setelah ini, kemungkinan besar akan menyusul,” ungkapnya.
Adib juga melontarkan kritik keras terhadap pola kepemimpinan MPB yang dinilainya tidak lagi mencerminkan prinsip organisasi yang sehat.
“Ketua itu seharusnya mengajak bicara, izin, koordinasi. Bukan jalan sendiri. Kalau sudah seperti ini, silakan saja. Saya memilih keluar,” ujarnya lugas.
Ia menegaskan bahwa mulai hari ini, namanya tidak boleh lagi dikaitkan dengan MPB dalam bentuk apa pun, termasuk dalam kegiatan dan kebijakan organisasi ke depan.
“Segala tindakan MPB setelah ini sudah di luar tanggung jawab saya. Nama saya tidak lagi tercatat,” tegas Adib. (Zan)
