BERITABERSATU.COM, MAKASSAR – Komitmen Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, dalam mendukung lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) berbuah manis. Bupati perempuan pertama di Sinjai ini sukses meraih penghargaan bergengsi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai Kepala Daerah Peduli Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Tahun 2025.
Penghargaan ini diserahkan dalam malam puncak Dua Dekade KPID Awards Sulsel 2025 di Ballroom Teater Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin (15/12/2025).
Apresiasi dari KPID Sulsel ini disematkan kepada Bupati Ratnawati atas perhatian dan komitmennya yang tinggi terhadap LPPL Radio Suara Bersatu dan Sinjai TV. Kedua media ini dianggap sebagai corong vital Pemerintah Daerah “Bumi Panrita Kitta” dalam menyebarluaskan informasi pembangunan secara efektif.
Kadis Kominfo dan Persandian Sinjai, Dr. Mansyur, yang mewakili Bupati menerima penghargaan, menegaskan bahwa ini adalah bukti nyata keberadaan LPPL di Sinjai.
“Penghargaan ini bentuk komitmen Ibu Bupati dalam mendorong informasi pembangunan melalui media milik pemerintah dan media elektronik lainnya,” ujar Dr. Mansyur.
Ia menambahkan bahwa di Sinjai, eksistensi LPPL masih sangat kuat dibandingkan daerah lain, menjadikannya kebanggaan sekaligus motivasi.
Tak hanya Kepala Daerahnya yang berprestasi, KPID Awards 2025 juga memberikan pengakuan kepada LPPL milik Pemkab Sinjai, yakni Sinjai TV berhasil meraih predikat LPPL Televisi Terbaik Tahun 2025, dan Radio Suara Bersatu FM masuk nominasi Program
Secara terpisah, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut.
“Terima kasih banyak. Penghargaan ini tentu diraih berkat peran dan kerja baik seluruh pengelola media informasi yang selama ini berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
Kehadiran Bupati Ratnawati sebagai Kepala Daerah Peduli LPPL diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lain untuk terus memperkuat peran media penyiaran lokal dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat. (**)