BERITABERSATU.COM, LUWU UTARA — Rencana pembangunan Batalyon TP 868 Andi Djemma di Desa Rampoang, Kecamatan Malangke, Luwu Utara, yang membutuhkan lahan seluas 500 hektare, kini memasuki babak krusial. Aspirasi masyarakat yang terdampak telah diserap langsung oleh Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, pada Senin (1/12/2025).
Meskipun secara tegas tidak menolak pembangunan fasilitas strategis TNI tersebut, masyarakat Rampoang menyampaikan harapan tunggal, yakni hak dan kepentingan mereka atas lahan yang selama ini digarap harus diperhatikan dan dipenuhi secara adil.
Mendukung Proyek Nasional, Mengawal Hak Warga
Melalui unggahan di akun pribadinya, Karemuddin menekankan posisi lembaga legislatif. “Pembangunan batalyon adalah agenda strategis nasional yang wajib didukung. Namun, kami tegaskan, pembangunan harus berjalan, tetapi rakyat tidak boleh dikorbankan,” tulisnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan utama, menandakan komitmen DPRD untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kesejahteraan warga lokal. Ia juga menepis potensi gesekan, menegaskan bahwa tidak seharusnya ada kesan seolah masyarakat berhadapan langsung dengan institusi TNI. “TNI adalah pelindung rakyat. Persepsi saling berseberangan harus dihindari,” tambahnya.
Tanggung Jawab Besar di Tangan Pemprov Sulsel
Karemuddin lantas melemparkan bola panas penyelesaian kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Menurutnya, Pemprov memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan solusi terbaik, adil, dan bijaksana.
DPRD Luwu Utara mendesak agar Pemprov Sulsel segera mengambil langkah konkret terkait Status Lahan dengan Menetapkan dasar kepemilikan yang jelas. Kemudian mencari Opsi Penyelesaian dengan Menyiapkan skema yang tidak merugikan masyarakat, termasuk opsi kompensasi yang layak atau penataan ulang lahan.
“Seluruh proses harus didasarkan pada data dan dokumen yang jelas, serta memastikan suara warga didengar secara utuh,” tegas Karemuddin.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Luwu Utara menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga tercapai keadilan bagi warga dan kelanjutan pembangunan Batalyon TP 868 Andi Djemma. Harapannya, “Rakyat harus mendapat keadilan, dan pembangunan harus tetap berlanjut. Keduanya bisa berjalan selaras,” pungkasnya. (Kaisar)
