BERITABERSATU.COM, SINJAI – Pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten Sinjai, Bupati Hj. Ratnawati Arif dan Ketua DPRD Andi Jusman, kini dituntut untuk bekerja ekstra keras. Keduanya menjadi sorotan utama setelah Pemerintah Kabupaten Sinjai resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sinjai, Senin (24/11/2025) malam.
Penyerahan dokumen strategis ini bukan sekadar formalitas, melainkan titik awal perumusan APBD di tengah kabar buruk penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat yang sangat signifikan.
Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati Arif secara terbuka mengakui bahwa penyusunan APBD 2026 ini berada di bawah tekanan besar. Ia secara langsung menyoroti tantangan fiskal yang harus dihadapi.
“Ini adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD. Namun, saya harus menyampaikan, berdasarkan data dari Portal DJPK, alokasi TKDD untuk Kabupaten Sinjai tahun depan mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2025,” tegas Bupati Ratnawati.
Bupati menyebutkan bahwa penurunan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Situasi ini, menurutnya, memaksa pemerintah daerah untuk bersikap adaptif.
“Kondisi ini memaksa kita untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan anggaran yang telah disepakati, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah,” tandas Ratnawati, menekankan bahwa kebijakan anggaran ke depan akan sangat realistis dan berbasis prioritas.
Di sisi legislatif, Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, yang menerima langsung Ranperda tersebut, menyampaikan pidato pengantar yang senada. Ia menekankan peran vital APBD sebagai instrumen pembangunan dan menyoroti perlunya kebijaksanaan dalam merespons koreksi anggaran pusat.
“APBD 2026 harus menjadi alat vital untuk memastikan setiap program benar-benar menyasar pada target kinerja yang telah kita tetapkan demi kesejahteraan masyarakat Sinjai,” ujar Andi Jusman.
Ia secara eksplisit menyoroti dampak koreksi alokasi TKD, mengakui bahwa ini adalah tantangan serius bagi daerah.
“Ruang fiskal kita mengalami tekanan. Ini menuntut kita semua—eksekutif dan legislatif—untuk berpikir lebih keras, lebih cermat, dan lebih bijak dalam menyusun anggaran,” pungkasnya.
Kolaborasi antara Bupati Ratnawati dan Ketua DPRD Andi Jusman dalam merumuskan APBD yang adaptif dan tetap pro-rakyat ini akan menjadi kunci utama Sinjai menghadapi tahun anggaran 2026. Kedua pimpinan daerah ini optimis dapat merumuskan kebijakan yang terbaik di tengah keterbatasan. (Ads)
