Beritabersatu.com, Blitar – Damar Waterpark di Desa Umbuldamar, Kecamatan Binangun, yang dibangun dengan miliaran rupiah dari uang rakyat, kini menyisakan puing dan pertanyaan besar. Dinding penyangga fasilitas wisata yang dikelola BUMDes tersebut dilaporkan ambruk. Kerusakan ini bukan sekadar insiden, melainkan cerminan buram kualitas konstruksi yang bobrok pada proyek yang sejak awal sudah berdiri di atas tanah sejarah kelam korupsi.
Kondisi Damar Waterpark saat ini mengenaskan, tak terawat, telantar, ditambah dengan ambruknya struktur vital. Masyarakat Desa Umbuldamar sontak menuntut pertanggungjawaban atas proyek yang diresmikan pada 2019 tersebut.
Menurut keterangan Sekretaris Desa Umbuldamar, Maruwan, Damar Waterpark dibangun secara multiyears menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 dan 2019. Dana yang digelontorkan seharusnya menghasilkan aset unggulan desa. Namun, alih-alih PADes, yang tersisa kini adalah bangunan lapuk yang memicu kegeraman.
Seorang warga setempat, yang memilih anonim, menyatakan kekecewaannya. “Uang desa yang harusnya jadi berkah malah jadi monumen kegagalan. Bangunan baru hitungan tahun sudah ambruk. Ini jelas-jelas ada masalah serius pada mutu,” ujarnya tajam.
Kecurigaan masyarakat kian menguat mengingat proyek DD 2018 dan 2019 ini dilaksanakan saat desa tersebut sedang disorot karena kasus hukum.
Amblasnya dinding penyangga Damar Waterpark tak bisa dilepaskan dari rekam jejak pengelolaan dana di Umbuldamar.
Data Investigasi menunjukkan bahwa mantan Kepala Desa Umbuldamar sebelumnya, yang menjabat selama periode awal proyek, diketahui tersangkut dan telah divonis bersalah dalam kasus korupsi penyalahgunaan Dana Desa. Kasus ini terjadi sebelum dan selama pembangunan Damar Waterpark bergulir.
“Bagaimana masyarakat tidak curiga? Kades yang memimpin awal proyeknya terjerat korupsi DD, lalu proyek yang ia kerjakan bersama timnya kini ambruk. Ini sinyal kuat bahwa kultur rasuah telah merusak kualitas pembangunan dari akar rumput,” lanjutnya.
Alih-alih mengakui kelemahan konstruksi yang didanai rakyat, Sekretaris Desa Maruwan justru mengeluarkan dalih yang terdengar klise. Ia bersikeras menampik dugaan kegagalan teknis.
“Ambruknya dinding penyangga itu murni disebabkan bencana tanah longsor. Bukan karena kualitasnya jelek,” bela Maruwan.
Namun, pembelaan tersebut dinilai tidak kredibel. Apabila lokasi proyek memang rawan longsor, pengamat konstruksi mempertanyakan, mengapa tim pelaksana proyek tidak menggunakan spesifikasi teknis yang memadai dan struktur penyangga yang jauh lebih kokoh? Dalih “bencana alam” seringkali menjadi tabir asap yang dipakai untuk menutupi dugaan pengerjaan fiktif, mark-up anggaran, atau bahan baku yang tak sesuai standar.
Kegagalan total Damar Waterpark adalah tamparan keras bagi pengawasan Dana Desa. Pihak berwenang dituntut segera melakukan audit forensik dan investigasi mendalam terhadap seluruh mata anggaran DD 2018 dan 2019 yang dialokasikan untuk pembangunan wisata ini. Masyarakat menuntut kejelasan, apakah uang rakyat benar-benar lenyap karena longsor, atau justru karena dikorupsi? (Zan)
