BERITABERSATU.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Bone terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Upaya ini terlihat dalam kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan di Ruang Command Center, Gedung A lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Bone. Dari pihak pusat, hadir Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB, Andi Rahadian, S.H., LL.M., bersama tim evaluator.
Evaluasi AKIP merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap pemerintah daerah. Tujuannya, untuk mengukur sejauh mana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berjalan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil (outcome).
Asisten Deputi Andi Rahadian menjelaskan, hasil penilaian SAKIP Kabupaten Bone menunjukkan tren positif.
“Kenaikan nilai SAKIP menunjukkan adanya perbaikan di berbagai level. Saat ini nilainya masih B, namun sudah memiliki dasar yang kuat untuk peningkatan ke penilaian yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan SAKIP memiliki dampak langsung terhadap masyarakat karena memastikan dokumen perencanaan perangkat daerah lebih terarah dan sesuai sasaran.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bone dapat memanfaatkan evaluasi ini untuk memperkuat kinerja. Data yang akurat menjadi dasar untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan bahwa hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan dengan capaian nilai B. Pemkab Bone, katanya, menargetkan peningkatan ke nilai BB bahkan A pada tahun berikutnya.
“Kami telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan kompetensi evaluator internal, perbaikan kualitas kinerja, serta perencanaan pembangunan yang lebih terarah untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Langkah tersebut, lanjutnya, selaras dengan program nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Selain peningkatan kinerja birokrasi, Kabupaten Bone juga berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi pangan lokal.
Pada peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan, Bone berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, masing-masing:
1. Peringkat Terbaik Kabupaten/Kota se-Sulsel kategori Kontribusi Produksi Padi dengan capaian 754.645 ton atau 15,66% dari total produksi padi Sulsel.
2. Peringkat Terbaik Kontribusi Produksi Jagung Tertinggi dengan capaian 597.800 ton atau 23,80% dari total produksi jagung provinsi.
3. Peringkat Terbaik Persentase Belanja Infrastruktur Jalan, dengan alokasi anggaran Rp192,02 miliar dalam APBD Kabupaten Bone tahun 2025.
Wabup Andi Akmal menegaskan, Pemkab Bone juga melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dari Rp6,5 miliar menjadi Rp80 miliar, kebijakan efisiensi ini memungkinkan peningkatan pembangunan melalui dukungan program CSR BUMN, bantuan keuangan provinsi, serta pembiayaan dari kementerian pusat,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja, Pemkab Bone telah menerapkan dua aplikasi digital, yakni:
Songkok Bone (Sistem Kinerja Organisasi Kabupaten Bone) yang dikembangkan oleh Bappeda, dan
Melalui transformasi digital dan penguatan sistem akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan terciptanya birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Laporan: Suparman Warium
Editor: Beritabersatu.com
