BERITABERSATU.COM, BONE — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi memulai tahapan awal pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) baru di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Proyek pendidikan strategis ini direncanakan menempati lahan seluas 20 hektar dan menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan tingkat menengah di wilayah Bone bagian selatan.
Langkah awal ini ditandai dengan pertemuan pemberitahuan awal yang digelar di Balai Desa Turu Adae, Senin (21/10/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., serta Plt. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Bakti Haruni, C.E.S., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone menekankan pentingnya dukungan masyarakat, khususnya para pemilik lahan, terhadap proyek ini. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 30 pemilik tanah terlibat dalam rencana tersebut dan meminta agar seluruh proses dapat dilalui dengan kekompakan dan kesepahaman.
“Kami berharap semua pihak dapat menerima hasil penilaian harga dari tim independen. Ini adalah proyek untuk kepentingan umum, dan manfaatnya akan kembali ke masyarakat, baik dari sisi pendidikan maupun ekonomi,” ujar Andi Akmal.
Ia menambahkan, keberadaan SMA baru ini berpotensi menjadikan Kecamatan Ponre sebagai pusat pendidikan baru, sekaligus membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan lokal.
Plt. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Andi Bakti Haruni, yang mewakili Gubernur Sulsel, menjelaskan bahwa kegiatan ini masih dalam tahap persiapan. Pemberitahuan awal kepada masyarakat merupakan langkah awal dalam proses pengadaan lahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Proses ini berjalan sesuai ketentuan. Setelah pemberitahuan awal, kita masuk ke pendataan, konsultasi publik, hingga persetujuan dan penetapan lokasi. Kami pastikan semua dilakukan secara transparan,” tegasnya.
Untuk menjamin objektivitas, Pemprov Sulsel akan membentuk tim penilai harga tanah dari kalangan independen. Tim ini bukan bagian dari pemerintah maupun pemilik lahan, sehingga diharapkan penilaian harga tanah dapat berlangsung adil dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Menurut data yang disampaikan tim, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan lahan ini mencapai Rp300 miliar. Pemprov Sulsel menargetkan proses pembayaran kepada pemilik lahan dapat dilakukan pada tahun ini, dengan catatan bahwa ketersediaan anggaran memungkinkan.
Acara pertemuan yang diwarnai dialog terbuka ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, pejabat daerah, dan perwakilan instansi teknis seperti ATR/BPN dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dari provinsi dan kabupaten.
Secara prinsip, para pemilik lahan yang hadir menyatakan kesediaan untuk mendukung rencana pengadaan tanah ini dan sepakat melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Pembangunan fasilitas pendidikan ini sejalan dengan kepentingan publik yang lebih luas, yaitu pemerataan akses pendidikan berkualitas dan peningkatan daya saing sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. Selain itu, proyek ini juga diproyeksikan memberi efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal selama masa konstruksi maupun pascaoperasional. (**)
Laporan: Suparman Warium
Editor: Beritabersatu.com
