Beritabersatu.com, Blitar – Suasana pemerintahan Kota Blitar memanas usai pelaksanaan mutasi sejumlah pejabat yang digelar pada Senin (13/10/2025) pagi di Balai Kusumawicitro. Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, secara terbuka mempertanyakan proses rotasi jabatan tersebut yang dinilai tidak melalui koordinasi dengan dirinya sebagai bagian dari pimpinan daerah.
Dalam wawancara eksklusif di kantornya, Elim menyampaikan bahwa dirinya tidak menghadiri acara pelantikan karena tidak pernah diajak berkomunikasi terkait rencana mutasi tersebut. Ia bahkan baru menerima undangan pada Minggu sore pukul 18.00 WIB, hanya beberapa jam sebelum pelantikan berlangsung.
“Saya tidak hadir karena saya tidak diajak bicara sama sekali tentang mutasi ini. Sebagai Wakil Wali Kota, saya merasa kurang pantas hadir dalam acara yang saya bahkan tidak tahu siapa saja yang dilantik,” tegas Elim dengan nada kecewa.
Elim mengaku telah berusaha meminta daftar nama pejabat yang akan dilantik kepada BKPSDM Kota Blitar, namun tidak mendapat respons memadai. “Saya minta daftar nama, tapi tidak diberi. Katanya hanya menjalankan perintah, tapi saya juga tidak tahu perintah dari siapa,” ujarnya menambahkan.
Menurutnya, kejadian ini menjadi bukti adanya kesenjangan koordinasi antara unsur pimpinan daerah. “Saya kira ini ada miss dalam fungsi Wakil Wali Kota. Saya tidak tahu apakah rotasi ini sudah sesuai dengan aturan. Karena itu saya tidak hadir agar tidak dianggap menyetujui sesuatu yang saya sendiri tidak tahu prosesnya,” ungkap Elim.
Lebih jauh, Elim menilai bahwa praktik semacam ini bertentangan dengan semangat janji politik yang diusungnya bersama Wali Kota saat kampanye — yaitu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan akan membawa persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan klarifikasi.
“Sebagai Wakil Wali Kota, saya punya fungsi pengawasan. Maka apa yang terjadi di Kota Blitar ini akan saya laporkan ke Kemendagri agar jelas apakah proses mutasi ini sudah sesuai aturan atau tidak,” tandasnya.
Elim juga menyinggung bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran di lingkungan Pemkot Blitar. “Selama ini saya tidak diajak komunikasi terkait anggaran. Saya hanya sekali ikut rapat ketika pembahasan APBD 2026, itu pun saat ada surat pemotongan anggaran 18 persen atau sekitar Rp114 miliar,” jelasnya.
Ia pun berencana menindaklanjuti sejumlah OPD yang belum menyampaikan laporan kerja tahunan, padahal tahun anggaran hampir berakhir. “Saya sudah minta laporan dari beberapa OPD tapi belum diberikan sampai hari ini. Kalau dibiarkan, saya akan bersurat ke Inspektorat agar dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Elim menyoroti terbatasnya kewenangan yang diberikan kepadanya, termasuk dalam urusan administrasi pemerintahan. “Saya tetap ke kantor setiap hari dan menjalankan fungsi pengawasan, tapi bagaimana saya bisa mengawasi kalau banyak hal yang tidak saya ketahui,” pungkasnya. (zan)
