BANJARNEGARA, BERITABERSATU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, resmi melantik jajaran pengurus baru Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Etik Daerah (DED) untuk masa bakti 2025–2030.
Acara pelantikan berlangsung di Surya Yudha Park Banjarnegara, Minggu (21/9/2025), dihadiri oleh Bupati-Wakil Bupati Banjarnegara, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah fraksi PKS, Kader dan lainya.
Dalam struktur baru, MPD PKS Banjarnegara dipimpin oleh Broto Agung Saputro (Eks Ketua DPD PKS Banjarnegara) dengan Setyo Wartono sebagai Sekretaris.
Sementara, DPD PKS Banjarnegara diketuai oleh H. Dedi Suromli, S.Pd., Slamet Riyadi, S.Pd. sebagai sekretaris, Sodik Rohmanto sebagai bendahara, dan Alistiono sebagai penanggung jawab kaderisasi.
Sedangkan untuk DED, posisi ketua dijabat oleh Nur Sulistianto dengan Nur Fauzan sebagai sekretaris.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, mengucapankan selamat sekaligus pesan penting bagi jajaran pengurus baru PKS di Kabupaten Banjarnegara.
Menurut Bupati, DPD PKS harus hadir nyata di tengah masyarakat, terutama dalam memastikan program-program sosial pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Saya berharap, keluarga besar PKS bisa membantu pemerintah dengan menengok kanan-kiri, melihat masih banyak warga yang berhak mendapat bantuan tapi belum tersentuh, pun sebaliknya, yang sudah tidak berhak tapi masih menerima. Peran partai politik, sangat dibutuhkan untuk memastikan keadilan sosial di Banjarnegara,” ujar Amalia.
Sementara, Ketua DPD PKS Banjarnegara, Dedi Suromli, menegaskan bahwa kepedulian sosial adalah identitas utama PKS. Menurutnya, DNA PKS adalah menjadi “partai pelayan masyarakat”, yang harus terus dipertahankan.
“Program utama kami adalah pemberdayaan kader dan pemanfaatan kantor partai sebagai pusat aktivitas sosial. Pengurus juga akan turun langsung ke masyarakat untuk memahami kondisi nyata di lapangan,” kata Dedi.
Selain itu, Dedi menekankan pentingnya pendampingan terhadap program pemerintah. Ia menilai masih banyak program yang belum tepat sasaran, dan PKS berkomitmen untuk membantu agar setiap kebijakan baik dari pusat, provinsi, maupun daerah agar benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
PKS Banjarnegara juga berencana mengemas program-program tersebut dalam Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) usai Munas PKS yang digelar akhir September ini. “Kekuatan PKS adalah kader. Karena itu, optimalisasi peran kader di lingkungan sekitar menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Dedi juga menyinggung persoalan politik elektoral. Saat ini, Fraksi PKS di DPRD Banjarnegara memiliki lima kursi, namun terdapat kekosongan untuk di Dapil 5.
“Memang kerja kita belum merata. Ke depan, Dapil 5 akan kita genjot agar menjadi lumbung suara baru. Kami butuh kaderisasi yang lebih optimal untuk menjawab tantangan itu,” katanya.
Dedi juga tak menampik bahwa PKS menargetkan kursi pimpinan DPRD Banjarnegara pada Pemilu 2029 nanti.
“Kalau masyarakat Banjarnegara menghendaki, dan perolehan suara kami memenuhi syarat untuk menduduki kursi ketua DPRD, insya Allah kami siap,” tegasnya.
Menakar Kiprah DPD PKS Banjarnegara
Pelantikan pengurus baru ini menandai langkah penting PKS dalam memantapkan posisinya di Kabuapaten Banjarnegara.
Dengan kombinasi program pemberdayaan kader, pendampingan kebijakan sosial, dan target elektoral jangka panjang, PKS berusaha memperkuat identitasnya sebagai partai berbasis pelayanan masyarakat.
Penulis : Arief Ferdianto
