Beritabersatu.com, Blitar – Puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan mengikuti edukasi pelayanan pengaduan calon pekerja migran Indonesia (PMI) serta klaim jaminan sosial yang digelar pada Sabtu (20/9/2025).
Acara ini diinisiasi oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, Nurhadi, yang juga anggota DPR RI Komisi IX. Tujuannya, memperkuat peran desa dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang bekerja di luar negeri.
Nurhadi menilai, kepala desa menjadi garda terdepan dalam mendampingi calon pekerja migran. Melalui forum ini, para kades bisa langsung berinteraksi dengan perwakilan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia (dulunya BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya lihat sementara ini, PMI yang berangkat didominasi dari Blitar wilayah selatan. Karena itu, hari ini kami menghadirkan kepala desa dari tujuh kecamatan agar mereka bisa menyampaikan langsung masalah yang dihadapi warganya,” ujar Nurhadi.
Menurutnya, perubahan status BP2MI menjadi kementerian adalah langkah nyata Presiden Prabowo dalam meningkatkan perlindungan PMI. Namun ia mengingatkan, implementasi kebijakan tidak bisa instan.
“Kita butuh waktu dan proses. Tugas saya sebagai anggota Komisi IX adalah memastikan anggaran terserap tepat sasaran dan kebijakan benar-benar melindungi PMI, termasuk keamanan pemberangkatan,” tegasnya.
Selama sesi diskusi, para kades berbagi pengalaman terkait persoalan sosial yang muncul akibat warganya bekerja di luar negeri. Perwakilan kementerian memberikan contoh-contoh program dari daerah lain yang dinilai berhasil mencegah masalah serupa.
“Tadi sudah ada interaksi yang positif. Para kades bisa belajar dari praktik baik di kabupaten lain, misalnya bagaimana desa ikut aktif mencegah permasalahan sosial akibat keberangkatan PMI,” tambah Nurhadi.
Dengan adanya edukasi ini, Nurhadi berharap pemerintah desa tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut ambil bagian aktif dalam sistem perlindungan pekerja migran, mulai dari proses keberangkatan hingga jaminan sosial. (Zan)
