BERITABERSATU.COM, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang serius berupaya mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) menjadi fokus utama, memastikan setiap alokasi dana pembangunan memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Langkah ini sejalan dengan harapan banyak pihak, termasuk Fraksi Gabungan DPRD, yang menginginkan agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Malang, Latifa Sohib, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD untuk memastikan APBD 2026 menjadi instrumen fiskal strategis yang mampu mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Menanggapi pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan penjelasan terperinci mengenai sejumlah prioritas. Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen meningkatkan layanan di RSUD Ngantang dengan mengalokasikan anggaran untuk jasa visitasi dokter spesialis, pengangkatan tenaga kesehatan baru, dan pengadaan peralatan medis modern seperti Modular Operating Theater (MOT) dan lift bed elevator.
Sementara itu, di sektor pendidikan, perbaikan sistem dilakukan melalui berbagai program:
* Pembentukan Sekolah Inklusi dan Digitalisasi Sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
* Rehabilitasi Ruang Kelas dan Bantuan Sosial untuk siswa miskin.
* Pemberian insentif bagi ribuan guru swasta (guru MI, MTs, dan guru ngaji) sebesar Rp 1.200.000,00 per orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Bupati mengenai Kurikulum Muatan Lokal yang akan mengintegrasikan sejarah dan budaya Kabupaten Malang ke dalam kurikulum sekolah, sebuah langkah untuk melestarikan warisan budaya lokal.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Belanja daerah akan difokuskan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pengelolaan sistem air limbah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga berupaya memenuhi amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk secara bertahap mencapai alokasi belanja infrastruktur minimal 40%.
Dalam upaya menggerakkan ekonomi lokal, Pemkab Malang akan memprioritaskan penanganan jalan dan jembatan yang mendukung sentra-sentra UMKM unggulan. Program PUAS (Pendampingan Usaha dan Legalitas) juga digulirkan untuk memberikan layanan yang lebih dekat dan mudah diakses bagi pelaku UMKM.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah akan terus mengoptimalkan sektor ini dengan memperkuat sistem pengelolaan retribusi berbasis digital dan mengevaluasi potensi pendapatan secara berkala.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda Jasa Yasa dan BPR Artha Kanjuruhan untuk meningkatkan kinerja melalui pengawasan yang lebih intensif dan pemenuhan modal dasar yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Program Lain yang Mendapat Perhatian
* Pencegahan Stunting: Upaya penurunan stunting dilakukan dengan kolaborasi lintas perangkat daerah dan penetapan lokasi prioritas berdasarkan kriteria yang jelas, sesuai dengan Peraturan Bupati.
* Pelayanan Publik Digital: Pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
* Program Bantuan: Dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat juga terus diupayakan, dengan menyiapkan infrastruktur dan regulasi pendukung.
* Perlindungan Linmas: Pemkab Malang berencana memberikan perlindungan kepada Linmas melalui program BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petugas keamanan desa.
Secara keseluruhan, rancangan APBD 2026 Kabupaten Malang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan melalui pendekatan yang lebih strategis dan terukur. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang. (Yanti)
