BERITABERSATU.COM, MALANG — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Malang menyoroti sejumlah poin penting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis, 11 September 2025.
Juru Bicara Fraksi PDI-P, Sih Purwaningtiyastuti, menyoroti rencana pendapatan di sektor kesehatan, khususnya pada RSUD Ngantang. Fraksi PDI-P mempertanyakan target pendapatan sebesar Rp4,8 miliar. “Apakah di tahun 2026 rencana pendapatan tersebut realistis, mengingat kondisi RSUD Ngantang belum berkembang dengan baik?” tanyanya.
Fokus pada Belanja Daerah dan Infrastruktur
Dalam pandangan umum fraksinya, PDI-P juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp5,08 triliun secara efisien. Belanja ini naik 1,19% dari APBD 2025.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan hasil maksimal dan tidak ada pemborosan,” tegas Sih.
Terkait Pembiayaan Daerah, PDI-P berharap pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang bisa menghasilkan pendapatan di masa depan. Contohnya, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, PDI-P juga mendesak agar alokasi belanja daerah mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, belanja pegawai ditetapkan paling banyak 30% dan belanja infrastruktur paling rendah 40%. Fraksi PDI-P berharap pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut. (Yanti)
