BERITABERSATU.COM, MALANG – Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyampaikan pandangan umum bersama terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2026.
Dalam sidang paripurna, pandangan yang disampaikan secara kolektif ini menyoroti sejumlah hal krusial, mulai dari kemandirian fiskal hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Tujuh fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, serta Fraksi Gabungan (Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrat) sepakat bahwa APBD harus berorientasi pada kinerja yang terukur, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah kemandirian fiskal daerah. Fraksi Gabungan secara tegas menyebutkan bahwa ketergantungan Kabupaten Malang pada dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 75% dari total pendapatan. Fraksi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi BUMD, pajak digital, serta pemanfaatan potensi lokal seperti pariwisata dan UMKM.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai penopang APBD. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi kepentingan masyarakat.
Setiap fraksi juga menyampaikan saran spesifik terkait alokasi anggaran, diantaranya Fraksi PKB: Menyarankan penentuan anggaran yang berbeda untuk setiap kecamatan, terutama bagi wilayah dengan jumlah desa yang banyak. Fraksi ini juga mendesak kajian komprehensif terhadap penyertaan modal pada Perumda yang dinilai kurang sehat, seperti Perumda Arta Kanjuruhan dan Perumda Jasa Yasa.
Fraksi Golkar: Sangat mendukung fokus pembangunan 2026 yang mengutamakan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Fraksi ini meminta agar alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat lebih dimaksimalkan.
Fraksi Nasdem: Mendorong percepatan perizinan dengan skema jemput bola dan kemudahan administrasi kependudukan. Mereka juga menekankan penguatan lembaga desa, pembangunan jalan penghubung, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Sebagai penutup, Fraksi Gabungan melayangkan beberapa pertanyaan kritis yang meminta jawaban konkret dari Bupati Malang. Pertanyaan ini mencakup strategi penurunan kemiskinan ekstrem, langkah nyata untuk meningkatkan PAD, jaminan pemerataan infrastruktur di wilayah pelosok, hingga peta jalan digitalisasi layanan publik.
Rancangan APBD 2026 sendiri menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 4,97 triliun, naik 2,37% dari tahun sebelumnya. Target ini terdiri dari PAD sebesar 24,62% dan pendapatan transfer sebesar 75,16%.
Jawaban atas pandangan dan pertanyaan fraksi ini dijadwalkan akan disampaikan oleh Bupati Malang dalam sidang paripurna pada Rabu, 17 September 2025. Perkembangan ini menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Malang untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara maksimal demi kesejahteraan seluruh masyarakat. (Yanti)
