Beritabersatu.com, Blitar – Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM menghadiri kegiatan Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Penanganan Pemerintah Daerah Pasca Aksi Demonstrasi bersama Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati Blitar, Kanigoro, Kamis (11/9/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Sri Handoko Taruna, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri RI, Nurul Ansori selaku Sekretaris Bakesbangpol Jawa Timur, Forkopimda Blitar, perwakilan Yonif 511/DY, jajaran Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Ketua FKUB, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Blitar.
Bupati Blitar, Rijanto memberikan apresiasi atas kunjungan Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri beserta tim. Bupati Blitar menyampaikan pasca aksi demonstrasi di Kabupaten Blitar, pemerintah daerah bersama Forkopimda telah melakukan patroli skala besar serta menghimbau masyarakat untuk aktif dalam kegiatan Siskamling dan pembentukan Pamswakarsa. Upaya ini dilakukan guna menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah.
“Situasi Kabupaten Blitar saat ini sudah mulai kondusif. Untuk menjaga hal tersebut, pemerintah juga akan melaksanakan pembinaan di sekolah-sekolah terkait nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, agar generasi muda tidak mudah terpengaruh isu-isu yang beredar di media sosial,” ujar Bupati Rijanto.
Sementara itu, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, Sri Handoko Taruna, menjelaskan bahwa asistensi ini dilakukan untuk memperbarui informasi terkait situasi pasca demonstrasi di daerah serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah daerah bersama Forkopimda.
Sri Handoko menambahkan, salah satu poin penting dalam menjaga stabilitas adalah penguatan peran Satlinmas melalui pembentukan atau pengaktifan kembali Siskamling berbasis gotong royong di tingkat RT dan RW dan juga menyampaikan pesan perdamaian untuk mengurangi dampak negatif sosial media sesuai edaran Mendagri. Hal ini dinilai efektif dalam menciptakan rasa aman serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. (Zan)
