BERITABERSATU.COM,Jakarta—Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan atas terkait dengan situasi politik tanah air dan rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bentuk kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dalam keterangan pers yang dirilis hari ini, Senin (1/9/2025). PB DDI menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, organisasi Islam tersebut mengingatkan agar aksi penyampaian pendapat dilakukan secara damai, tertib, dan tidak melanggar hukum maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat.
“Bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, hak tersebut hendaknya dilaksanakan dengan cara yang damai, tertib, dan tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku,” Ungkap Ketua Umum PB DDI AG. Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri A. Galigo, MA
Ketua PB DDI juga mendesak pemerintah dan DPR untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat. Menurut DDI, kedua lembaga negara tersebut memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melayani serta melindungi rakyat, bukan sebaliknya.
“Mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lebih peka dan terbuka dalam merespons aspirasi rakyat, serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ungkap ketua PB DDI
Selain itu, Sekjen PB DDI Prof. Dr. H. M. Suaib Tahir, MA menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban dalam aksi-aksi demonstrasi yang terjadi. Organisasi tersebut mendoakan agar para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
Tidak hanya itu, DDI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri dan memperkuat ukhuwah, seraya memperbanyak doa dan istighfar agar bangsa Indonesia diberikan petunjuk serta keberkahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bijaksana.
“Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kami terhadap keutuhan bangsa, kedamaian umat, dan tegaknya keadilan sosial,” Pungkas Sekjen PB DDI
Aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di sejumlah daerah dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Tuntutan transparansi, keadilan sosial, dan reformasi kebijakan menjadi suara utama dalam unjuk rasa yang berlangsung damai namun tetap mendapat perhatian luas dari publik.(*)
