Beritabersatu.com, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna Istimewa, Jumat (15/8/2025).
Rapat ini dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwanasari, menyoroti pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan program-program pemerintah.
“Rapat hari ini sangat penting karena kita mendengarkan pidato kenegaraan yang biasanya disampaikan sehari setelahnya. Kami percaya banyak hal berharga yang bisa diambil dari pidato tersebut,” kata Ratna Dewi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keputusan legislatif tidak seharusnya melemahkan posisi pemerintahan.
“Apapun keputusan dari legislatif tidak serta-merta melemahkan pemerintahan, karena kita adalah satu kesatuan” tegasnya.
Dalam konteks memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk mendukung program-program prioritas yang digariskan oleh Presiden.
“Hal ini sejalan dengan slogan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, ‘Dirgahayu RI ke-80 tahun, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menanggapi isu tambang ilegal yang merugikan negara.
“Pemerintah daerah akan menangani masalah tersebut secara linier dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tamdasnya.
Ia menambahkan, bahwa sebelum pidato kenegaraan, telah ada regulasi baru yang diharapkan dapat membantu Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara maksimal, khususnya dalam pendanaan program spesialisasi tambang.
“Secara linier, kita harus tetap fokus pada isu tambang ilegal, karena ini merugikan negara. Regulasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan potensi APBD kita,” imbuhnya.
Ratna Dewi memastikan, bahwa program-program pemerintah akan tetap berjalan sesuai proses yang ada.
“Saya tegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan,” pungkas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar. (Zan)
