Banjarnegara, Beritabersatu – Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, mendesak balik pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, pada beberapa waktu yang lalu.
Dilansir Beritabersatu sebelumnya, Ketua DPRD Banjarnegara, mendesak keras kepada eksekutif untuk segera memperbaiki manajemen anggaran agar benar-benar menyentuh kepentingan rill masyarakat.
Anas mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut akurasi data, “Kalau tidak ada data yang benar, bagaimana kita tahu siapa yang harus dibantu? Tanpa itu, kita hanya buang-buang anggaran saja,” ucapnya kepada wartawan di ruanganya, Kamis (10/7/2025) lalu.
Ketua DPRD itu juga menyinggung rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarnegara yang berada di posisi dua terbawah di Jawa Tengah, sebagai indikator lemahnya pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Selain itu, Anas menegaskan kepada eksekutif tidak boleh terjebak dalam program seremonial yang bersifat formalitas, tetapi harus hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Di pelosok Banjarnegara, mungkin masih ada warga untuk makan saja susah. Jadi jangan sampai eksekutif ini sibuk dengan kegiatan formal, sementara rakyat kelaparan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Amalia secara singkat dan tegas mengutarakan kepada Dewan agar sama-sama pro terhadap masyarakat.
“Saya berikan pertanyaan balik bahwa saya juga mendesak agar DPRD juga pro terhadap masyarakat. Sehingga, bisa memilih kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi skala prioritas dari Kabupaten Banjarnegara,” kata Bupati Amalia usai menghadiri paripurna di DPRD Banjarnegara, Selasa (29/7/2025).
Sementara itu, dalam konteks pemerintahan yang saling mengawasi dan mendukung, pernyataan Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menjadi penyeimbang penting dalam wacana publik.
Dengan menekankan bahwa DPRD juga harus berpihak pada masyarakat dan menentukan kegiatan yang benar-benar prioritas, Bupati Amalia mempertegas posisi eksekutif yang tidak pasif terhadap kritik, melainkan tetap mendorong sinergi yang lebih kuat untuk kepentingan rakyatnya.
Dalam pernyataan singkatnya, Bupati bermaksud mengingatkan bahwa urusan kemajuan dan kesejahteraan wilayah tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif, tetapi juga legislatif.
Dengan kerja sama yang seimbang dan pro-rakyat dari kedua lembaga, Banjarnegara diharapkan bisa keluar dari berbagai persoalan yang mendera.
Penulis : Arief Ferdianto
