Banjarnegara, Beritabersatu – Kabupaten Banjarnegara hingga kini masih bergulat dengan berbagai persoalan serius, diantaranya kemiskinan ekstrem, pengangguran tinggi, minimnya investasi, serta daya beli masyarakat yang terus melemah.
Di tengah krisis yang berlapis ini, Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, SE, mendesak keras kepada eksekutif untuk segera memperbaiki manajemen anggaran, agar benar-benar menyentuh kepentingan rill masyarakat.
“Kondisi Banjarnegara sangat memprihatinkan, kemiskinan ekstrem, pengangguran besar, daya beli masyarakat lemah, dan investasi yang sangat rendah. Ini berdampak pada semua aspek. Maka, di tengah efisiensi anggaran yang ada ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, dan harus benar-benar menyasar kebutuhan rill rakyat,” tegas Anas kepada wartawan di ruangannya, Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, Anas juga mengungkapkan bahwa DPRD Banjarnegara saat ini menjalani masa persidangan kedua yang sangat padat mulai dari paripurna, rapat komisi, hingga pansus.
Ia pun menekankan bahwa seluruh aktivitas ini tidak akan berarti jika eksekutif tidak serius, dan tepat dalam penggunaan anggaran.
“Kami sidang setiap hari, tapi kalau anggaran tidak dikelola dengan benar, maka masyarakat tidak akan merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, kami tegaskan kepada eksekutif untuk bekerja berdasarkan skala prioritas yang jelas dan benar,” katanya.
Lelang Proyek Glosor-glosoran
Anas juga menyoroti terkait tender lelang proyek dengan angka tren penurunan yang sangat drastis. Menurutnya, meski harus bersaing secara sengit kualitas pekerjaan jangan sampai merugikan rakyat sebagai penerima manfaat.
“Silakan lelang proyek dengan harga rendah, secara aturan sah. Tapi jangan sampai kualitasnya dikorbankan. Masyarakat sebagai penerima manfaat tidak boleh dirugikan. Kalau kualitas buruk, proyek itu justru menimbulkan masalah baru,” ujar Anas.
Karena itu, ia meminta kepada Komisi III DPRD untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap semua proyek yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
Anas juga mendorong semua Komisi untuk mengawal kebijakan eksekutif agar tepat sasaran dan efektif dalam penanganan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
Ketua DPRD juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat minim. Maka dari itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar berdasarkan data yang akurat, bukan hanya asumsi.
“Dimasa efisiensi anggaran saat ini, penggunanya harus disertai database yang valid. Kalau tidak ada data yang benar, bagaimana kita tahu siapa yang harus dibantu? Tanpa itu, kita hanya buang-buang anggaran saja,” tegas Anas.
Selain itu, Anas menambahkan bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Banjarnegara masih berada di peringkat dua terbawah di Jawa Tengah, yang mencerminkan masih lemahnya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Anas juga mengingatkan eksekutif agar lebih peka terhadap realitas sosial yang terjadi. Menurutnya, pemerintah jangan hanya fokus pada program-program seremonial yang minim dampak langsung.
“Kita tidak bisa menutup mata. Di pelosok Banjarnegara, mungkin masih ada warga untuk makan saja susah. Jadi jangan sampai eksekutif ini sibuk dengan kegiatan formal, sementara rakyat kelaparan,” katanya.
DPRD Jangan Hanya Jadi Stempel
Menanggapi adanya kritik karena baik pimpinan DPRD maupun Bupati berasal dari partai yang sama, Anas menjelaskan bahwa fungsi kontrol DPRD tetap berjalan proporsional. Ia menolak, anggapan bahwa hubungan politik membuat legislatif lunak terhadap eksekutif.
“Walaupun saya dan Bupati dari partai yang sama (Partai Demokrat), namun saya tegaskan bahwa fungsi pengawasan tetap berjalan. Bahkan saya katakan, kalau ada teman-teman dewan merasa saya tidak pantas jadi ketua, saya siap diganti kapan pun. Saya tidak gila jabatan,” ujarnya tegas.
Dalam pengambilan keputusan, Anas menyatakan bahwa DPRD bekerja dengan prinsip kolektif-kolegial, di mana semua keputusan penting melalui pembahasan komisi, pansus, hingga rapat banggar. Menurutnya, semua anggota dewan diberi ruang penuh untuk menyampaikan pendapat.
“Setiap keputusan diambil bersama. Semua anggota punya hak bicara. Tapi suara keras di rapat harus dibarengi dengan kerja keras di lapangan. Saya ingin semua anggota dewan bekerja secara maksimal sesuai tugas dan fungsinya,” jelasnya.
Anas Hidayat juga menyampaikan pesan moral kepada semua elemen masyarakat Banjarnegara, tanpa terkecuali. Menurutnya, kemajuan daerah tidak bisa hanya diserahkan pada segelintir orang, tapi harus diperjuangkan bersama.
“Banjarnegara tidak akan maju kalau hanya bergantung pada satu-dua orang. Kita semua, eksekutif, legislatif, dan masyarakat harus bersatu. Ini bukan soal kelompok atau golongan. Ini soal nasib Banjarnegara ke depan,” pungkasnya.
Penulis : Arief Ferdianto
