BERITABERSATU.COM, LUTRA — Seorang warga penyandang disabilitas, Donang (49), asal Dusun Lampo Lempang, Desa Lawewe, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, diduga mengalami perlakuan diskriminatif saat mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Masamba.
Donang merupakan penerima bantuan sosial (bansos) kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas tuna rungu. Menurut keterangan dari pihak keluarga yang mendampinginya, pihak BRI menolak memproses aktivasi ulang KKS milik Donang karena keterbatasan fisiknya yang tidak bisa mendengar, berbicara, membaca, maupun menulis.
“Kami sebelumnya sudah mencoba mengurus di BRI Unit Lamasi, tetapi diarahkan ke BRI Cabang Masamba. Namun, setelah sampai di sana, kami justru diarahkan kembali ke Lamasi. Alasannya karena penerima tidak bisa dibuatkan KKS dan harus mencairkan bantuan langsung di teller BRI Lamasi,” ungkap salah satu anggota keluarga Donang kepada awak media, Selasa (8/7/2025).
Pihak keluarga menjelaskan bahwa mereka tidak sedang membuat kartu baru, melainkan hanya ingin mengaktifkan kembali kartu KKS lama yang terblokir. Namun proses tersebut justru dipersulit oleh pihak bank.
“Yang kami minta hanya aktivasi ulang kartu yang lama, bukan buat baru. Tapi malah dipersulit. Padahal akses ke Lamasi jauh, biayanya mahal, dan jalurnya sering tergenang banjir,” tambahnya.
Pihak keluarga merasa keberatan atas perlakuan tersebut dan mempertanyakan kebijakan BRI yang dinilai kurang berpihak pada kelompok rentan. Mereka berharap agar lembaga keuangan pelaksana program pemerintah lebih proaktif membantu warga dengan keterbatasan.
“Kami harap BRI bisa lebih bijak dan manusiawi. Jangan karena penyandang disabilitas, lalu tidak dilayani secara layak. Bantuan sosial itu hak mereka, dan bank seharusnya membantu, bukan mempersulit,” tegas pihak keluarga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BRI Cabang Masamba belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penolakan tersebut. Masyarakat berharap kejadian ini menjadi perhatian semua pihak agar pelayanan publik, khususnya bagi warga berkebutuhan khusus, dilakukan dengan adil dan inklusif. (Kaisar)
