BERITABERSATU.COM, SINJAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DDPRD) Sinjai kembali menunjukkan sinergi kuat dengan menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan pembangunan ke depan.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan langsung oleh Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, dan Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, dalam rapat paripurna istimewa DPRD yang berlangsung khidmat pada Sabtu (28/6/2025) malam. Momen ini menegaskan komitmen bersama eksekutif dan legislatif dalam merancang anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati Arif menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS 2025 tidak sekadar mengatur angka, melainkan cerminan nyata dari komitmen Pemkab Sinjai terhadap kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka, tapi cerminan komitmen kita terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Ratnawati.
Ia menambahkan, perubahan ini disusun untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi-misi kepala daerah terpilih, sekaligus menyinergikan program prioritas nasional melalui Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sinjai akan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Bupati perempuan pertama di Bumi Panrita Kitta, julukan Kabupaten Sinjai, ini juga menegaskan bahwa fokus utama APBD 2025 tetap pada pemulihan ekonomi. Pengelolaan belanja akan dilakukan secara proporsional, efisien, dan tepat sasaran demi mencapai tujuan tersebut.
Tak hanya itu, Bupati Ratnawati juga mengungkapkan apresiasinya atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2017. Prestasi ini, menurutnya, adalah bukti nyata keharmonisan dan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Jangan cepat berpuas diri. Jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan,” pesannya, mendorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Selain menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS, momen paripurna itu juga menjadi ajang penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 kepada DPRD Sinjai.
Bupati Ratnawati menyatakan bahwa penyerahan Ranperda ini adalah tonggak awal bagi Pemkab Sinjai untuk terus berkomitmen dan berbenah diri dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif.
“Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai, saya mengharapkan partisipasi aktif dan dukungan dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah kita ini,” ajaknya. “Mari, kita jadikan momentum ini sebagai pendorong semangat untuk mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan.” Tambahnya.
DPRD Pastikan Anggaran Tepat Sasaran
Di sisi lain, Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, menyambut baik kesepakatan KUA-PPAS 2025. Ia berharap dokumen yang telah disepakati ini menjadi instrumen efektif untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pada sektor belanja yang paling prioritas, tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
Terkait penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Andi Jusman menegaskan bahwa tahapan pembahasan akan segera dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD.
“Kami berharap dalam pembahasan nantinya dapat berlangsung efektif dijiwai semangat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” harapnya, menegaskan fokus utama dewan dalam setiap proses legislasi.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sinjai, Sekretaris Daerah Sinjai, para asisten, kepala OPD, serta Camat dan kepala desa yang mengikuti jalannya acara secara virtual. Kesepakatan ini menandai langkah maju bagi Kabupaten Sinjai dalam merencanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv)
