Beritabersatu.com, Makassar – Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Achmad Fauzan Guntur, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Sulsel, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), atas kelalaian mereka dalam memenuhi hak para atlet berprestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024.
Sorotan tajam politisi muda PPP ini muncul setelah para atlet harus mendatangi Gedung DPRD Sulsel pada Senin (23/6/2025) untuk menuntut pembayaran bonus yang telah tertunda selama sembilan bulan.
Fauzan mengungkapkan kekecewaannya melihat para atlet tidak mendapatkan kepastian apa pun dari pemerintah provinsi. “Mereka datang karena tak mendapatkan kepastian apa pun dari pemerintah provinsi. Bagi mereka, tidak penting istilah triwulan atau regulasi apapun yang mereka butuhkan adalah kepastian,” tegas Fauzan dalam rapat dengar pendapat Komisi E bersama Dispora, KONI, dan para atlet.
Menurut Fauzan, keterlambatan pembayaran bonus ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menghargai perjuangan para pahlawan olahraga. Ia menilai Pemprov Sulsel justru mengirimkan pesan bahwa prestasi tidak dihargai secara layak.
Tak hanya bonus, Fauzan juga menyoroti minimnya uang saku yang diterima kontingen Sulsel selama PON. Para atlet mengaku hanya menerima Rp1,5 juta, jumlah yang menurut Fauzan sangat tidak manusiawi jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar selama masa kompetisi.
“Kalau seperti ini perlakuan terhadap atlet, jangan terlalu berharap Sulsel masuk 10 besar PON. Mereka juga butuh makan bergizi, butuh fasilitas latihan. Jangan harap hasil maksimal kalau investasinya minim,” tandas legislator asal Dapil Sinjai-Bulukumba ini dengan nada prihatin.
Dalam rapat tersebut, Komisi E DPRD Sulsel merekomendasikan agar bonus atlet segera dibayarkan secara bertahap, mengingat keterbatasan anggaran Dispora. Tercatat, total kebutuhan pembayaran bonus atlet mencapai Rp22 miliar, sementara anggaran yang tersedia di Dispora hanya Rp6,7 miliar.
Fauzan menegaskan pentingnya agar permasalahan ini tidak terulang di masa mendatang. Ia mendesak Pemprov Sulsel untuk merancang perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berpihak pada pembinaan olahraga secara menyeluruh.
Kritikan pedas Achmad Fauzan Guntur ini diharapkan menjadi cambuk bagi Pemprov Sulsel untuk lebih serius dalam memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak para atlet yang telah mengharumkan nama daerah. (**)
