Beritabersatu.com, Blitar – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meresmikan 13 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Rabu 11 Juni 2025.
Peresmian dilakukan secara daring, salah satunya adalah MPP Kota Blitar yang terletak di JI. HOS Cokroaminoto No. 1, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau akrab disapa Mas Ibbin, hadir langsung dalam peresmian tersebut. Sejatinya, MPP Kota Blitar sudah mulai beroperasi pada akhir Februari 2025 lalu. Kehadiran MPP di Bumi Bung Karno ini pun disambut antusias masyarakat Kota Blitar.
“Teman-teman bisa melihat keramaian yang ada di MPP Kota Blitar tentunya ini sejalan dengan prioritas program kita bahwa Kota Blitar akan kita tempatkan sebagai kota layanan,” ujar Mas Ibbin saat diwawancarai usai acara.
Mas Ibbin juga menyebut bahwa peresmian MPP Bumi Bung Karno di Kota Blitar menjadi langkah konkret dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung reformasi birokrasi yang berdampak langsung.
“Melayani masyarakat akan mengintegrasikan layanan di MPP ini sekaligus bisa memudahkan layanan masyarakat, jadi masyarakat nanti tidak bingung ke sana kemari cukup di sini semuanya layanan ada,” imbuh Mas Ibbin.
Terdapat 126 lebih layanan publik yang dapat diakses di MPP Bumi Bung Karno. Hal tersebut membuat MPP Bumi Bung Karno menjadi salah satu MPP dengan jumlah layanan terbanyak di antara 13 daerah yang diresmikan.
“Mudah-mudahan seiring berjalanya waktu ada beberapa instansi yang belum ada layani di sini insya Allah akan kita minta layani di sini, demikian juga, kalau nanti overload kami masih bisa memakai ruangan yang di atas untuk tambah loket pelayanan” jelasnya.
Dalam kesempatan ini juga, Menteri PANRB Rini Widyantini, dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian serentak MPP ini merupakan bagian dari program prioritas nasional ke-7 dalam RPJMN 2025–2029 untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan merata.
MPP dirancang sebagai wadah integrasi berbagai jenis layanan dari instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta, demi menghadirkan layanan yang cepat, efektif, dan terjangkau masyarakat. Ia berharap ke depan seluruh MPP di Indonesia menjadi representasi nyata dari layanan publik berbasis digital dan terintegrasi. (Zan)
