PEMALANG,BB—Anggota DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Sekretaris daerah (Sekda), Heriyanto beserta jajaran OPD Pemkab Pemalang.
Kritikan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam acara Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, Sekda Pemalang itu dianggap tidak mampu mengkoordinir Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan fungsi tugas dan kinerjanya. Paparan yang disampaikan Sekda saat Musrenbang ia dinilai cuma karangan cerita karena tak sesuai realitas yang ada.
Ia mencotohkan salah satunya penanganan Darurat Sampah yang hingga kini belum juga terselesaikan. Sementara dalam paparannya, Sekda menyebut sudah banyaknya langkah penanganan dalam mengatasi Darurat Sampah yang terjadi.
“Omong kosong, penanganan seperti apa? Terlalu banyak rencana tapi tidak ada realisasinya, nol. Sekda tidak mampu mengkoordinir pimpinan OPD,” tegas Kundhi.
“Antara satu dinas teknis dengan dinas teknis yang lain yang saling berkaitan terutama dalam penangan sampah sama sekali tidak ada koordinasi sehingga ini menjadi kacau,” sambungnya.
Selain itu, Khundi menyebut Sekda dan OPD tidak responsif terkait dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan imbas bencana longsor di Kecamatan Watukumpul.
“Warga sampai iuran untuk perbaikan jalan karena tidak adanya kehadiran pemerintah disitu. Ini sangat miris dan memalukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, hal-hal semacam ini menjadi gambaran lambannya kinerja Sekda serta OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani persoalan yang terjadi di wilayahnya.
Maka itu, menurutnya perlu ada pembenahan birokrasi. Pasalnya, masalah mental dan kinerja pejabat birokrat ini jadi persoalan paling krusial di Kabupaten Pemalang yang sedari dulu tak kunjung beres, walaupun berganti-ganti pemimpin.
“Saya kasih contoh dan pertanyaan sederhana saja; ada gak pejabat di Pemalang yang aktif di media sosial untuk menunjang dan mendukung kinerjanya?. Setau saya malah yang aktif pemerintahan desa, lebih inovatif, gak gaptek seperti mereka para birokrat,” tandasnya.(usm)
