Syamsir Datumas.
Beritabersatu.com, – Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 ini menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Langkah ini bertujuan mengurangi defisit fiskal, meningkatkan transparansi, dan mendukung program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82 juta anak dan ibu hamil.
Syamsir Datuamas aktivis media sosial (ASOM) mengatakan manfaat dari Efisiensi Anggaran ini mungkin untuk Optimalisasi Dana atau Pengalihan anggaran ke program strategis serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, dan juga kalau kita melihat dari Stabilitas Ekonomi mungking Pengurangan defisit anggaran hampir 50% untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
“Dari segi transformasi birokrasi mungkin bisa jadi di lakukannya penghematan biaya operasional meningkatkan efisiensi pelayanan public sedangkan kalau Peluang Ekonomi sendiri kemungkinan besar untuk melanjutkan Program makan gratis dan investasi di sektor strategis dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terbukanya lapangan kerja dan kita juga dapat melihat adanya Transparansi dan Akuntabilitas Pengawasan ketat dan memastikan dana publik digunakan secara tepat sasaran” ujar syam.
Namun kebijakan ini ada dampak positif dan dampak negatifnya juga, kalau dari segi dampak positifnya mungkin terjadinya Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Dana yang tersedia dapat digunakan lebih optimal untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat, atau bisa saja untuk Pengurangan Ketergantungan pada Utang dan menstabilitas ekonomi yang lebih baik untuk membantu mengurangi beban utang negara.
” Kalau coba melihat dari Peningkatan Layanan Publik Dengan birokrasi yang lebih efisien, masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat dan efektif” kata dia.
Menurutnya, dampak negatif yang di timbulkan pasti terjadi pemangkasan anggaran di Sektor Tertentu Beberapa sektor mungkin mengalami pengurangan anggaran yang dapat berdampak pada layanan mereka, serta bisa saja terjadi Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Efisiensi di sektor pemerintahan bisa mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
” Bisa terjadi risiko ketidakseimbangan Prioritas Jika tidak dikelola dengan baik efisiensi anggaran bisa menyebabkan ketimpangan alokasi dana antar sektor” lanjutnya.
Efisiensi anggaran 2025 membuka peluang bagi generasi muda dengan menciptakan stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, perlu keseimbangan agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Generasi muda diharapkan turut berperan dalam mengawal kebijakan ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
