Beritabersatu.com, Blitar – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, Sugino, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh dua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2024. Dugaan ini muncul setelah mereka menghadiri acara yang diduga mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
“Hari ini kami sudah melakukan klarifikasi dan baru saja selesai,” ujar Sugino pada Jumat malam (04/10/2024).
Ia menambahkan bahwa acara yang dihadiri tersebut adalah istigosah. KPU akan memplenokan hasil klarifikasi bersama dengan komisioner lain untuk memutuskan langkah lebih lanjut.
Menurut Sugino, proses klarifikasi melibatkan beberapa pihak yang terekam dalam video acara tersebut. “Kami ingin tahu bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi seperti itu. Jika diperlukan, kami juga bisa mengundang pihak lain untuk klarifikasi,” jelasnya.
Terkait sanksi yang mungkin dijatuhkan, Sugino menyatakan bahwa keputusan akan bergantung pada hasil klarifikasi.
“Jika terbukti melanggar aturan berat dan mendukung paslon, tentu sanksi akan dijatuhkan sesuai mekanisme yang diatur oleh KPU dan PKPU.” Jelasnya
KPU Kabupaten Blitar telah membentuk tim untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini.
“Kami sudah menerima laporan dan bukti, dan akan kami plenokan,” ujar Sugino. Ia memastikan bahwa kasus ini sedang diproses sesuai prosedur yang berlaku.
Dugaan pelanggaran ini melibatkan dua anggota PPK, yakni MS dari PPK Kanigoro dan HW dari PPK Kademangan. Keduanya hadir dalam sebuah acara di mana Calon Wakil Bupati Blitar nomor urut 2, Abdul Ghoni, juga hadir. Dalam video yang beredar, peserta acara diminta untuk mendukung Ghoni sebagai Wakil Bupati.
HW mengklarifikasi bahwa acara yang ia hadiri adalah istigosah rutin, bukan acara dukungan politik. “Itu acara istigosah rutinan, saya tidak tahu kalau ada calon yang datang,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak mendukung salah satu paslon.
Sementara itu, MS yang sempat sulit dihubungi, menyatakan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut adalah sebagai undangan. Ia mengaku tidak mengetahui kehadiran calon wakil bupati.
Di sisi lain, Miftahul Huda, Wakil Ketua Tim Pemenangan Rijanto-Beky, menyatakan pentingnya menjaga netralitas menjelang Pilkada. Ia mengungkapkan bahwa terdapat laporan bahwa sejumlah PPK diduga diarahkan untuk mendukung salah satu paslon.
“Kami akan melaporkan dugaan ini ke Bawaslu pekan depan,” ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan menjelang Pilkada Kabupaten Blitar 2024, dengan harapan seluruh penyelenggara pemilu tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya. (Zan)
