JAKARTA, BB – Insiden Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Andi Rian R Djajadi yang memarahi wartawan beritasulsel.com, Heri Siswanto, karena memberitakan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan SIM di Polres Bone, semakin memanas.
Kini, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun tangan dengan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sulsel.
Poengky Indarti, perwakilan Kompolnas, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat klarifikasi terkait insiden tersebut.
“Kompolnas akan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sulawesi Selatan terkait dengan pemberitaan media ini,” ujar Poengky yang dihubungi Jumat sore, 6 September 2024.
Sebelumnya, Heri Siswanto mengaku diintimidasi oleh Irjen Pol Andi Rian R Djajadi melalui sambungan telepon setelah ia memberitakan adanya pungli di Polres Bone.
Menurut Heri, Kapolda Sulsel tersebut marah besar dan menuduhnya menyudutkan institusi kepolisian.
“Dia (Andi Rian) marah-marah dan mengatakan, ‘apa masalahmu dengan polisi, mengapa kamu sering memberitakan hal-hal miring tentang polisi. Kamu tahu nggak kalau kamu memberitakan polisi, itu kamu menghajar institusi,” ungkap Heri, menirukan ucapan Kapolda pada Selasa (3/9/2024).
Bukan hanya itu, kata Heri, Andi Rian juga menyinggung istri Heri Siswanto yakni Gustina Bahri yang bekerja sebagai ASN Polri di Polres Sidrap jajaran Polda Sulsel.
Lalu, beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Gustina Bahri, dimutasi ke Polres Kepulauan Selayar, kabupaten yang terletak di ujung Sulawesi Selatan.
Mutasi ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam dari Kapolda Sulsel atas pemberitaan yang dibuat Heri mengenai pungli SIM.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius di kalangan publik dan mengundang reaksi dari berbagai pihak.
Dengan adanya langkah dari Kompolnas, diharapkan ada kejelasan dan tindakan yang adil terkait insiden ini, yang menyangkut kebebasan pers dan integritas institusi kepolisian. (***)
8 comments
Kapolda seperti itu bukan tipikal pemimpin, pangkat boleh jendral, tapi cara berpikir dan berperilakunya layaknya kopral. Beeutakn terus kalau memang ada pungli, pak kapolri harus turun lapangan, jangan mengandalkan propam saja, pasti gak akan beres. Kapolri yg harus turun lapangan, ada anak buah yg seenaknya sendiri memainkan aturan mutasi dan kalau memang ada pungli usut tuntas. Jangan dibiarkan, satgas pungli kemana? Kebanyakan badan lembaga tetapi tidak berfungsi dengan baik, bubarkan saja, kalau masih ada. Kompolnas juga jangan cuma menyurati, lakukan investigasi, benar gak ada pungli. Kompolnas itu pengawas kerja polisi, kalau ada yg gak beres cepat bereaksi dan bertindak.
Berikan tindakan tegas pumpinan institusi yg melakukan kecurangan dan menunjukkan arogansi
Seharusnya biaya sim itu berapa
Hampir semua polres bgini jie kapank,,sanging pugli SIM,di persulit tes Drive,nassami org langsung cr calo oknum polisi dist🤣
Saya heran Polisi Sekarang Banyak oknum Memperkaya diri, dan Kapolri biarkan saja Tak terbantahkan
Kata Kapolri silahkan kritik Polri, eeee ada oknum wartawan yang mengerik malah PNS Polri (istri oknum wartawan) yang di mutasi, orang Sul Sel harusnya jantan klo ada anggota oknum2 polisi yang salah (sesuai penyelidikan) dan terbukti harus ditindak tegas.
Bener, istri saya sdh 4x perpanjang sim, tapi terakhir karena lupa lewat waktu, jdi pengurusan baru, trus test simulator 3x gagal, dan akhirnya disarankan urus sertifikat mengemudi dr pihak ke.3 polri bayar rp.400.000, dlm tempo 2 jam SIM Langsung jadi, kan aneh beli sertifikat bisa lulus.
Kepengurusan SIM sebenarnya tdk di persulit karena sdh ada SIM keliling, mamun masyrakat minta klu terlambat perpanjangan berikan toleransi dalam pengurusan kembali tdk perlu di tes segala apalagi sdh 4 x perpanjangan, sy pernah pengurusan SIM terlambat 1 bln alhamdulillah masih di ladeni di SIM keliling wilayah daya
Comments are closed.