MALANG, BB – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur, menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral di Aula Mapolres Malang, Selasa (13/8/2024) kemarin.
Pada Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), para camat, serta tokoh adat dan agama.
Komisaris Polisi (Kompol) Imam Mustolih selaku Wakapolres Malang dalam sambutannya menekankan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai persiapan menyeluruh menjelang dimulainya tahapan Pilkada pada 19 Agustus 2024 yang tinggal mengikuti hari ini.
“Di adakannya Rakor lintas sektoral kemarin itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang aman, makmur, dan sejahtera,” ujarnya Rabu (14/8/1024)
Kompol Imam juga menjelaskan bahwa pengamanan Pilkada akan diperkuat melalui Operasi Mantap Praja yang fokus dalam pemeliharaan keamanan serta melibatkan kegiatan preemtif dan preventif, penegakan hukum, serta hubungan masyarakat.
Dengan rakor inipun Pihaknya berharap dengan pengalaman pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif sebelumnya, situasi di Kabupaten Malang tetap kondusif aman terkendali dan itu tidak lepas melalui kerja sama dan sinergi antarstakeholder.
Dirinya menekankan bahwa sinergisitas dan kebersamaan adalah kunci utama dalam mengelola situasi dan kondisi di Kabupaten Malang.
“Kabupaten Malang bisa kita kelola dengan baik. Ini merupakan bukti nyata bahwa sinergi dan kebersamaan kita menjadi kunci pokok antar sesama,” ucapnya.
Selain itu Kompol Imam juga mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap berita hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Bahkan Kepolisian berharap pada mitra rekan media dapat turut mengedukasi dan menyampaikan berita yang tajam, aktual, dan terpercaya agar masyarakat tidak terjebak dalam pemberitaan hoaks atau menyimpang , disamping itu pihaknya juga menegaskan netralitas TNI-Polri dalam setiap tahapan Pilkada 2024.
“Yang pasti adalah Netralitas TNI-Polri adalah harga mati dan itu tidak bisa ditawar, jika ada yang melanggar pastinya ada sansi nya,” tukasnya.(Yanti)
