SINJAI, BB — Pj. Bupati Sinjai, TR. Fahsul Falah, ‘Geram’ dan menyayangkan ada beberapa kepala OPD dan Camat yang tidak hadir pada kegiatan Konsultasi Publik 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sinjai tahun 2025-2030 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (30/07/2024)
Padahal menurut Fahsul, konsultasi KLHS ini sangat penting dilakukan dan dihadiri oleh seluruh unsur terkait, apalagi sifatnya berupa analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, maka seyogyanya memperoleh tanggapan dan masukan.
“Ini sangat penting karena terkait kajian lingkungan hidup strategis, untuk menentukan lima tahun kedepan, sayangnya kepala OPD dan Camat ini kurang yang hadir,” ungkapnya.
Sangking pentingnya T.R sapaan akrab Pj Bupati berharap, hasil kajian lingkungan hidup ini masuk kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
“Kepada seluruh Perangkat Daerah tolong di Renstra dan Renjanya dimasukkan apa yang menjadi pembahasan hari ini supaya ada kesinambungan terkait lingkungan hidup di seluruh Komponen Perangkat Daerah,“ tegasnya.
Sementara itu, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Sinjai, Achmad Karim, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan bahwa Pj Bupati Sinjai mempertanyakan alasan ketidakhadiran para kepala OPD, pada acara Konsultasi Publik KLHS.
Ia pun mengaku di minta untuk mengecek para kepala OPD dan Camat yang tidak sempat hadir dalam acara tersebut sekaligus asalan ketidak hadirannya. “Iya dinda Saya di minta untuk mengecek melalui absen dan di catat untuk di laporkan ke pimpinan,” ucap Achmad Karim.
Perlu diketahui dalam pelaksanaan KLHS terdapat beberapa tahapan, diantaranya tahap persiapan berupa identifikasi stakeholder, identifikasi data indikator SDGs, pengumpulan data kondisi daerah, data capaian SDGs, analisis capaian SDGs, konsultasi publik 1, analisis daya dukung, daya tampung Lingkungan, skenario pencapaian SDGs dan rekomendasi, kemudian dilanjutkan konsultasi publik 2 berupa penjaminan mutu oleh bupati, validasi oleh gubernur, serta integrasi rekomendasi kajian terhadap RPJMD.
Hadir dalam konsultasi ini, Pokja KLHS, Pihak Akademisi, dan Tim Ahli Penyusun dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Informasi Spasial (Puslitbang WITARIS) Unhas Makassar, serta beberapa pihak terkait. (**)
