PEMALANG,BB– Bupati Pemalang, Mansur Hidayat memanggil para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pasca mencuatnya dugaan politisasi bantuan sosial (Bansos) oleh oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg).
Para pendamping PKH yang terdiri dari Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Kabupaten (Korkab) tersebut dikumpulkan di Ruang Peringgitan Kantor Bupati Pemalang, Senin (18/12/2023).
Dalam arahannya, Bupati Mansur Hidayat mengingatkan pendamping PKH agar menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya mengawal program bansos, apalagi di masa-masa Pemilu saat ini.
“Jangan menjadi mesin politik caleg-caleg tertentu, bekerjalah sesuai aturan. Harus netral, karena panjenengan semua adalah bagian dari pemerintah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Mansur juga mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah terlibat bahkan memberikan perintah agar pendamping PKH mendukung Caleg tertentu dengan mengarahkan warga penerima manfaat PKH agar memilih Caleg tersebut.
“Apalagi dengan cara mengintimidasi warga kalau tidak milih Caleg tertentu nanti bantuan PKH-nya dicabut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos KBPP Pemalang, Mu’minun meminta agar pendamping PKH benar-benar menjalankan tupoksinya dalam program bantuan sosial dari pemerintah.
Dirinya memastikan, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang tak akan terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik dalam momen Pemilu saat ini.
“Jelas kita tidak akan mengikuti keinginan dari partai politik, kita kan tegak lurusnya kepada negara,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya dari Puskapik.com sejumlah oknum Caleg dari salah satu Partai Politik (Parpol) diduga melakukan intimidasi ke warga penerima bantuan sosial PKH di Kabupaten Pemalang.
Mereka mengancam jika warga tidak memilihnya saat Pemilu 14 Februari 2024 nanti, bantuan PKH yang selama ini diterima akan dihentikan dan dicabut.
Melalui oknum Koordinator Pendamping PKH di tiap desa/kelurahan, mereka mendatangi rumah warga penerima bantuan PKH. Warga yang didatangi diminta untuk memilih caleg dari partai tersebut saat Pemilu nanti.
Jika tidak bersedia, oknum Koordinator Pendamping PKH yang menjadi pendukung caleg tersebut mengancam akan mencoret data warga yang didatangi sebagai penerima manfaat bantuan PKH.
“Kami banyak menerima pengaduan warga yang ketakutan karena intimidasi dan ancaman oknum-oknum itu. Ini sangat berbahaya dan merusak demokrasi!” ungkap Heru Kundhimiarso, Koordinator Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA), Kamis 14 Desember 2023.
Ancaman ke warga tersebut, lanjut Kundhi, secara masif dilakukan di sejumlah wilayah di Kota Ikhlas. Bahkan, oknum tersebut mencatut nama Bupati Pemalang, Mansur Hidayat.
“Katanya atas perintah bupati. Benar atau tidak akan kita telusuri dan akan kita tanyakan langsung ke bupati,” imbuhnya.
Kundhi meminta agar Bupati Mansur Hidayat dan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera mengambil langkah atas temuannya itu.(USM)
