PEMALANG,BB— Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, diduga melakukan politik praktis mengkampanyekan salah satu calon anggota legislatif (caleg).
Dugaan tersebut diungkapkan salah satu warga saat kegiatan pasar murah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang yang diselenggarakan di Balai Desa Tambakrejo.
Salah seorang warga yang enggan disebut namanya mengatakan, saat penyerahan undangan dan proses pembagian kupon paket sembako pasar murah tersebut, Jadi Sutejo selaku Kepala Desa Tambakrejo juga turut membagikan stiker dan kalender salah satu caleg DPRD kepada warga.
“Secara tidak langsung pastinya mengajak warga untuk memilih caleg yang dimaksud. Dan lebih memprihatinkan lagi harga paket sembako murah harusnya Rp 17 ribu per paket di mark-up jadi Rp 20 ribu,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga menyayangkan sikap Kades Tambakrejo juga diduga menyalahgunakan wewenangnya terkait pekerjaan proyek pembangunan rumah toko (ruko) yang merupakan swakelola namun dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa ada musyawarah desa (Musdes).
“Seharusnya untuk pengerjaannya jangan di pihak ke tiga kan. Kan sudah jelas ada TPK dan seharusnya sebelum pembangunan harusnya di musdes dulu,” terangnya.
“Tentu kami sangat kecewa dari sikap Kades tidak netral dan melakukan politik praktis mendukung salah satu caleg, kemudian pembangunan ruko tanpa melalui musyawarah desa,” imbuhnya.
Dia berharap agar Bawaslu Kabupaten Pemalang khususnya untuk bertindak tegas jika ada kades atau aparatur desa yang melanggar netralitas. ia menganggap, hal itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu untuk menjamin proses pemilu yang jujur dan adil.
Sementara itu, Kepala Desa Tambakrejo, Hadi Sutejo saat ditemui awak media diruang kerjanya pada Senin (13/11/2023) pagi, menampik atas tudingan tersebut.
Hadi mengatakan, bahwa terkait pembangunan ruko tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada melalui musyawarah desa (musdes) dengan melibatkan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan BPD.
“Jadi kita libatkan semua baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun BPD melalui musyawarah desa,” kata dia.
Dia juga membantah atas tudingan membagikan stiker dan kalender salah satu caleg kepada warga penerima kupon saat penyelenggaraan pasar murah dari Pemkab Pemalang.
“Itu tidak benar, terkait pembagian kupon sembako murah disitu ada panitia atau koordinatornya dan saya memang ada di lokasi ikut memantau saat pelaksanaan pasar murah digelar,” ujarnya.
Adanya mark-up harga dari yang telah ditentukan yakni Rp 17.000 per paket menjadi Rp 20.000 per paket itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara warga dan kordinator pasar murah.
“Warga sepakat dengan harga Rp 20 ribu lantaran yang Rp 3 ribu sebagai biaya transport dan warga tidak keberatan dengan dinaikan harga paket sembako tersebut,” tandasnya.(USM)
