Pada setiap negara, telah dipastikan memiliki sebuah sistem pemerintahan agar proses pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Di mana tujuan pemerintahan agar sebuah negara dapat mencapai tingkat kesejahteraan dalam negara. Maka itulah diperlukan segudang usaha dan kegiatan agar dapat mencapai kesejahteraan tersebut.
Badan yang diberi tugas untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah pemerintah. Sedangkan cara untuk melakukannya atau mengatur dan memerintah disebut sebagai sistem pemerintahan. Sistem tersebut ibarat sebuah fondasi dari gedung yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja saling mempengaruhi dalam mencapai tujuannya. Tanpa sistem pemerintahan, sebuah negara tidak akan berdiri kukuh seperti halnya gedung tanpa fondasi.
Pada dasarnya, ada 2 jenis pemerintahan yakni Presidensial dan Parlementer. Kedua jenis pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan serta karakteristik dan sistem berbeda. Sistem tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Sistem Pemerintahan Parlementer mencakupi di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Parlemen dapat mengangkat perdana menteri ataupun dapat menjatuhkannya. Berbeda dengan Sistem Parlementer, Sistem Presidensial dikenal dekat dengan trias politica, sebuah konsep pemerintahan bahwa suatu kekuasaan tidak diperbolehkan untuk dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, akan tetapi harus terbagi menjadi tiga lembaga negara yang berbeda.
Sistem Presidensial ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat karena sistem inilah yang digunakan oleh Indonesia. Sistem presidensial dianggap cocok dengan sistem Demokrasi Pancasila yang telah kita anut serta sesuai budaya politik Indonesia maka dari itu telah ditulis dalam UUD 1945.
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 telah menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada awalnya tahun 1945-1949 Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun Indonesia beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan hingga akhirnya pada 1966-1998 (Orde Baru) Indonesia kembali lagi menganut sistem pemerintahan presidensial di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Dalam suatu lembaga negara, dapat dipastikan adanya persimpangan atau masalah yang pada akhirnya dapat terjadi. Maka itu sebuah konstitusi atau UUD 1945 dibuat agar pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan adil, stabil dan sejahtera. Dapat diambil sebuah contoh permasalahan yang terjadi pada lembaga negara Presiden/Wapres di Indonesia pada masa lalu, yakni pada saat Orde Baru.
Kekuasaan pada sistem pemerintahan pada saat itu dimiliki oleh lembaga kepresidenan. Tanpa pengawasan dan persetujuan dari DPR, sebagai wakil rakyat, akibatnya kekuasaan presiden besar serta cenderung dapat disalahgunakan. Itulah yang terjadi pada Orde Baru, segala wewenang presiden yang telah di atur oleh UUD 1945 dilakukan tanpa melibatkan campur tangan atau intervensi DPR.
Presiden Indonesia merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang memiliki kekuasaan pemerintah eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi dari angkatan darat, laut, dan udara. Presiden dan Wakilnya dipilih secara langsung melalui Pemilu sesuai UUD 1945.
Masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun setelah mengucap janji. Selama melaksanakan kegiatan, tugas dan program harus sesuai UUD 1945 beserta tujuan negara. Presiden dan wakil presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti mengkhianati negara, korupsi, dan tindak pidana lainnya atau jika tidak memenuhi syarat sebagai presiden.
Lembaga presiden mengalami beberapa perubahan cara kerja pasca amandemen, masa jabatan presiden maksimal dua periode, wewenang presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR, serta perbaikan syarat dan mekanisme pengangkat calon presiden dan wakil presiden menjadi secara langsung melalui Pemilu.
Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali pada 1999, 2000, 2001, 2002 memiliki beberapa fungsi yang mempengaruhi lembaga presiden. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden beserta wakilnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan segala kegiatan pemerintahan negara. Lagi pula seorang presiden merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Wewenang, hak serta kewajiban seorang presiden harus dilaksanakan dengan adil dan sebaik-baiknya.
Masalah di mana presiden memiliki kekuasaan besar akibat wewenang yang tidak ada persetujuan dari DPR, sebagai wakil rakyat, secara langsung adalah bentuk ancaman kedaulatan, ancaman pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh ternama, melalui gerakan separatis akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat dapat menghasilkan disintegrasi negara. Hal tersebut merugikan negara dan bangsa karena dapat menghambat pembangunan nasional. Pada akhirnya pun akan ada kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan tidak adil antar kelompok golongan masyarakat.
*Solusi Sistem Pemerintahan*
Supaya pelanggaran pada sistem pemerintahan dapat diselesaikan, maka dari itu dibutuhkan sebuah solusi. Yakni sebuah perombakan atau perubahan susun secara revolusioner di mana yang dapat menyebabkan para pejabat dapat melakukan segala aksinya dengan leluasa, termasuk perombakan sistem-sistem yang berlaku di Indonesia.
Termasuk sistem aparat penegak hukum, sistem penggajian serta sistem terkait lainnya. Diikut serta dengan mensosialisasikan dan mengembangkan budaya dan lingkungan yang bersih dan disiplin agar tindakan KKN dapat terhindar. Jika dapat dihubungkan dengan teori terbentuknya negara; teori perjanjian masyarakat, maka sebelum adanya negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan kekacauan mudah terjadi. Maka dari itu dibuatnya perjanjian masyarakat akan adanya sebuah negara yang diatur oleh masyarakat serta peraturan yang berlaku.
Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempertahankan kedaulatan? ‘bersih dan tertih. Tanpanya sebuah negara akan mengancam kedaulatannya sendiri. Seorang pemimpin harus juga bersikap adil dan dapat menyatukan bangsa tanpa adanya permasalahan dalam lembaga negara serta perbedaan perbedaan pola pikir sosial. Mengapa rasionalitas esensial bagi seorang pemimpin visioner? Rasionalitas esensial agar seorang pemimpin yang visioner dapat melakukan hanya tindakan dan pemikiran yang dianggap rasional.
