PEMALANG, BB — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 40 milliar untuk merenovasi ratusan bangunan sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang, Sabtu (20/5/2023).
Kepala Bidang Saspras Dindikbud Kabupaten Pemalang, Kisnodo mengatakan bahwa, anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023.
Dari total anggaran tersebut, Kisnodo mengatakan, akan di alokasikan untuk merenovasi sebanyak 400 bangunan sekolah yang tersebar di wilayah Kabupaten Pemalang.
“Dari 400 bangunan sekolah itu mencakup tiga sektor terdiri dari bangunan Paud, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Dan paling banyak untuk renovasi bangunan Sekolah Dasar (SD),” tuturnya.
Adapun mekanisme dari total anggaran tersebut, Kisnodo menyebut dengan dua mekanisme melalui paket pengadaan langsung (PL) dan pengadaan paket lelang atau tender.
“Untuk paket pengadaan langsung sebesar Rp 19 miliar, dan untuk paket lelang atau tender nilainya sebesar Rp 21 milliar,” terangnya.
Menurut Kisnodo, dari paket pengadaan langsung tersebut masing-masing sekolah akan mendapatkan anggaran renovasi sebesar Rp 160 juta hinga Rp 200 juta.
“Tergantung dari kerusakannya, untuk kerusakan berat maksimal Rp 200 juta, kerusakan sedang Rp 100 juta, dan untuk kerusakan ringan sebesar Rp 75 juta,” terangnya.
Sementara itu, untuk anggaran perbaikan sekolah melalui paket lelang atau tender senilai Rp 21 milliar tersebut, juga terbagi tiga sektor meliputi bangunan sekolah tingkat kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Untuk paket lelang sendiri masing-masing nilai paketnya Paud Rp 2,6 miliar, Sekolah Dasar Rp 6,2 miliar, dan Sekolah Menengah Pertama Rp 11,2 miliar. Jadi total anggaran paket lelang sebesar Rp 21 miliar,” katanya.
Dirinya pun menegaskan akan mengintensifkan pengawasan selama pelaksanaan renovasi total ratusan gedung sekolah tersebut sesuai alur dan aturan yang berlaku.
“Saya siap turun langsung untuk melakukan monitoring. Dan pengawas-pengawas konsultan supaya per -dua minggu sekali harus ada laporan supaya nanti dari nol sampai dengan 100 persen itu valid,” tandasnya. (USM)
