MALANG, BB – Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini, melantik dan mengambil sumpah 1170 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Malang untuk Pemilu 2024, Selasa (24/01/2023) kemarin.
Pelantikan yang sekaligus melakukan penandatanganan pakta integritas ini dihadiri seluruh komisioner KPU Kabupaten Malang, Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodikul Amin, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto.
Selain itu, acara ini juga dihadiri seluruh anggota PPK se Kabupaten Malang, Muspika se Kabupaten Malang, serta kepala desa dan lurah se Kabupaten Malang.
Anis dalam sambutannya mengatakan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji ini merupakan tonggak awal kerja para anggota PPS. “Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji yang dilakukan ini merupakan amanah sesuai pasal 73 Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelum melaksanakan tugas para anggota PPS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji,’’ katanya.
Anis menjabarkan para anggota PPS yang dilantik memiliki masa kerja selama 14 bulan, terhitung 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024 mendatang. “Setelah pelantikan, para anggota PPS langsung bekerja. Mereka akan melakukan coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih),’’ imbuhnya.
Coklit merupakan salah satu kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih) dengan menemui pemilih secara langsung dari rumah ke rumah.
Anis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia berharap dengan sinergi yang terjalin selama ini, bisa mensukseskan Pemilu 2024 dan tidak terkendala apapun.
Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto, yang hadir saat pelantikan banyak memberikan pesan kepada anggota PPS yang dilantik. Salah satunya adalah sebagai Adhoc anggota PPS harus melaksanakan tahapan pemilu dengan integritas tinggi.
Didik juga menyampaikan pesan kepada seluruh kepala desa, lurah maupun camat se Kabupaten Malang untuk membantu para anggota PPS. Terutama dalam pendataan daftar pemilih. “Ini juga pesan kepada kepala desa/lurah, agar menyiapkan tempat atau sekretariat untuk para anggota PPS, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang,” jelas didik.
Didik menjelaskan kepada Pemkab Malang akan memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada para anggota PPS, PPK, dan seluruh anggota KPU Kabupaten Malang. Fasilitas kesehatan ini, diberikan berkaca pada pemilu sebelumnya.
Dimana banyak penyelenggara yang ‘tumbang’ karena tenaganya terkuras “Jadi nanti sebelum pelaksanaan, para anggota PPS, PPK, dan anggota KPU serta sekretariat wajib memeriksakan kesehatannya. Sehingga saat pelaksanaan, kondisi tubuhnya sehat dan fit,” tutupnya. (Andin)
