JAKARTA, BB — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris memberikan tanggapannya terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut AYP akronim Legislator perempuan itu, Pemerintah seharusnya mengkaji terlebih dahulu kenaikan harga BBM bersubsidi sebelum membuat pernyataan di media sosial yang mengundang perhatian masyarakat.
Andi Yuliani Paris menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan kenaikan BBM bersubsidi
ini.
“Saya secara tegas menyatakan bahwa saya tidak setuju apabila Pertalite maupun Solar
bersubsidi dinaikkan harganya. Kenaikan BBM bersubsidi ini sangat memberatkan masyarakat
yang tengah memulihkan ekonominya pasca Pandemi Covid-19,”
“Yang dilakukan harusnya adalah pembatasan-pembatasan sehingga BBM bersubsidi tepat sasaran,”
“Terlebih, tidak ada alasan menaikkan BBM bersubdisi dewasa ini, lantaran dana subsidi dan
kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD100 per barel,”
“Padahal, harga minyak dunia pertanggal 21 Agustus 2022 hanya mencapai USD90 per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel,” kata Andi Yuliani Paris, kamis (25/8/2022)
Yuliani Paris juga menyebutkan bahwa anggaran untuk subsidi BBM ini telah mengakomodir harga minyak dunia yang justru menurun.
“Kita sudah menyediakan dana subsidi untuk BBM yang telah mengakomodir fluktuasi harga minyak dunia. Untuk apa kita menyediakan dana subsidi ini jika pada akhirnya harga BBM untuk masyarakat kecil naik juga yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” tanya AYP.
Selain itu, Andi Yuliani Paris menilai, Pemerintah seharusnya mengambil langkah bijak terkait subsidi BBM ini.
“Memang benar bahwa subsidi terhadap BBM ini sangat besar, angkanya mencapai Rp.300 Triliun. Angka itupun menurut Menteri Keuangan harus ditambah Rp.198 Trliun agar BBM bersudisidi ini tidak naik. Tetapi, sebenarnya ada banyak langkah bijak untuk mengatasi masalah ini, salah satunya melalui pembatasan,” kata AYP.
AYP juga mengungkapkan, BBM bersubdisi tidak perlu dinaikkan untuk beberapa kelompok
masyarakat.
“Saran saya, BBM bersubsidi dibatasa hanya untuk pemilik kendaraan bermotor yang memiliki satu motor dalam satu keluarga. Hal ini untuk memastikan bahwa BBM bersubdisi tersebut tepat sasaran dan hanya menyasar masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.
Lanjut Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi ini mengatakan bahwa Pemerintah bisa bekerjasama dengan Kepolisian.
“Kerjasama ini untuk memastikan bahwa pembatasan hanya pemilik kendaraan bermotor dan angkutan transportasi umum, seperti minibus, angkot, pete-pete yang mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite tersebut,” ungkap Andi Yuliani Paris.
AYP melanjutkan bahwa selama ini memang BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan hanya
memberatkan keuangan negara.
“Memang ide awal dari BBM bersubdisi adalah memberikan BBM murah dan mudah diakses kepada masyarakat kecil. Namun, kenyataan di lapangan, banyak pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah yang masih menggunakan BBM bersubdisi sehingga perlu dibatasi,” ungkap AYP.
AYP pun berharap, ada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
“Pemerintah berkerjasama dengan Kepolisian juga harus menindak tegas oknum-oknum yang membeli Solar ataupun Pertalite bersubdisi dalam jumlah besar dan ugal-ugalan, lalu menjualnya kembali secara eceran dengan harga mahal,”
“Pembenahan dan pembatasan ini yang harusnya dilakukan oleh Pemerintah, bukan malah menaikkan BBM bersubsidi,” Tegas AYP.
Tak hanya itu, AYP juga mendorong Pemerintah mengurangi pembiayaan sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“BBM bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, sehingga harus menjadi prioritas Pemerintah. Jika permasalahannya adalah pembiayaan, maka Pemerintah harusnya mengurangi pembiayaan proyek besar yang kurang dirasakan manfaatnya dan dialihkan ke subsidi BBM yang tepat sasaran,” tutup AYP. (*/SW)
