Kritikan LKPJ Bupati Bone Mengemuka di Rapat Komisi Gabungan DPRD

0 comments

BONE, BB – Berbagai sorotan dan kritikan atas kinerja pemeritahan dan LKPJ Bupati Bone tahun anggaran 2021 mengemuka pada rapat Komisi gabungan DPRD Bone.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan itu dipusatkan di Gedung Paripurna DPRD, Senin (18/4/2022)

Pada rapat tersebut berbagai saran dan kritikan terkait LKPJ Bupati Bone tahun anggaran 2021 telah disampaikan oleh Komisi gabungan saat itu.

Bahkan persoalan internal di Sekretariatan DPRD Bone juga tak luput dari sorotan dan disarankan agar dibenahi.

Seperti diantaranya saran dan keritikan yang dilontarkan juru bicara Komisi I Saifullah Latif terkait, peran Inspektorat dan APIP, banyaknya jabatan lowong serta kinerja pemeritahan yang masih buruk.

Terkait catatan persoalan internal di Sekretariatan DPRD menurut Saifullah Latif harus dibenahi termasuk perda protokoleran dan kondisi keuangan yang sangat penting menjadi perhatian.

Begitupun Komisi II yang disampaikan oleh Andi Alang terkait perbaikan PBB masyarakat, penerbitan perizinan satu pintu dan banyaknya bangunan yang belum ada ijin mendirikan bangunan seta perbaikan aset.

Catatan penting dan kritikan lainnya juga disampaikan Komisi III Adriani terkait pengelolaan retribusi parkir yang disinyalir banyak penyimpanan, banyaknya sumur bor tidak berfungsi, tempat pembuangan sampah dan MCK perlu ditingkatkan, penetapan tender yang selalu molor dari Dinas PU dan ULP, dan menyoal IPM Bone rangking 23 dari 24 Kabupaten kota se Sulsel.

Masukan lainnya juga disampaikan dari Komisi IV, Abd. Salam dan Andi Purnama Sari yang menyoroti fasilitas Dinkes, pelayanan BPJS, sarana Sirkuit belum terealisasi, masih banyaknya Plt Kepsek belum definitif, infrastruktur sekolah, pelayanan kesehatan, kuota kartu KIP dan Beasiswa, pengelolaan obyek wisata dan kebudayaan, soal perlindungan perempuan dan anak hingga kesetaraan gender.

Terkait masukan dan kritikan yang disampaikan Komisi gabungan itu Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan mengatakan, semua catatan dan masukan Komisi gabungan itu telah dirangkum untuk dibahas pada paripurna berikutnya.

“Kita telah merangkum masukan dan akan merumuskan masukan apa saja yang diberikan ke pemerintah daerah untuk perbaikan kinerja kedepan,” kata Irwandi. (**/SG)

You may also like