SINJAI, BB — Komisi I DPRD Sinjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai yang bertempat di Ruang Rapat DPRD, rabu (02/02/2022)
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD, Fachriandi Matoa dihadiri wakil Ketua I DPRD, Sabir serta para Anggota Komisi I DPRD, Hj. Nurbaya Toppo, Hasna, Darna, Hj. Nurbaeti, Zahra Usman, Muhammad Wahyu dan Rustan.
Ketua Komisi I DPRD, Fachriandi Matoa menyampaikan tujuan digelar rapat tersebut dalam rangka menindaklanjuti adanya aspirasi perihal Permasalahan terhadap persyaratan calon kepala desa khususnya di Desa pattongko Sinjai Tengah.
“Masyarakat Desa Pattongko menganggap adanya ketidakadilan atau kekeliruan dalam proses pemilihan pilkades,” katanya.
Menurut penjelasan PPKD Desa Pattongko, Nasharullah, bahwa dari 6 bakal calon yang telah mendaftar sebelumnya 5 diantaranya ditetapkan sebagai cakades pada 23 Januari lalu, sementara sisanya gugur administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
Berdasarkan Perbup nomor 30 tahun 2021 tentang tata cara pencalonan pilkades pasal 26 cakades wajib memenuhi syarat yakni wajib mendapatkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian.
Kemudian dipertegas peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 ayat 1 dan Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades di mana pasal 31, bagi PNS TNI, Polri, BUMN/BUMD harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Sekjen.
“Yang dilampirkan hanya surat rekomendasi dari Kepala Rutan dan beliau sendiri yang menjelaskan waktu kami kesana bahwa yang berhak mengeluarkan surat izin dalam pencalonan kepala desa adalah sekjen bukan beliau. Sementara surat permohonan izin yang telah dikirim ke Sekjen Kemenkuham belum juga ada diterima sampai penetapan kemarin,” katanya.
Lain halnya dengan, persoalan di Desa Saotengah, dimana surat izin pencalonan Cakades sudah sepenuhnya dilimpahkan ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak lagi melalui sekjen hal itu berdasarkan hasil konsultasi PPKD Desa Saotengah dengan Kemenag Sinjai.
“Kami mendengar adanya desas desus terkait surat izin akhirnya kami kembali mempertanyakan ke Kemenag Sinjai dan memang benar surat izin tersebut dilimpahkan sepenuhnya ke Kemenag di Daerah dan itu sudah di tandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag Sinjai,” kata Rahmatullah Amir selaku PPKD Saotengah.
Sementara itu, Sekda Drs. Akbar selaku Ketua PPKD Kabupaten menyampaikan bahwa kewenangan melakukan penelitian berkas, verifikasi dan klarifikasi itu adalah kewenangan PPKD desa sampai pada penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa.
“Sehingga ketika tahapan dan proses itu telah dijalankan dan memenuhi ketentuan yang ada maka seperti itulah keputusan PPKD desa bersangkutan,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Fachriandi Matoa menyampaikan bahwa persoalan Desa Saotengah dan Desa Pattongko merupakan suatu persoalan yang berbeda dimana surat izin yang dikeluarkan dari lembaga bersangkutan masing-masing berbeda.
“Kalau ada yang menganggap bahwa ini tidak benar maka tentu ada institusi atau lembaga yang berwenang menilai akan hal tersebut,” jelasnya.
RDP tersebut juga membahas terkait persoalan maraknya peminum miras (Ballo) yang meresahkan masyarakat di Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe.
Turut hadir, Sekda Drs. Akbar yang juga Ketua PPKD Kabupaten, Plt Asisten I Setdakab Andi Ilham Abubakar, Kadis PMD H. A. Hariyani Rasyid, Kabag Hukum Andi Adis Dharmaningsih Asapa, Inspektorat, Kesbangpol, Camat Sinjai Tengah, Camat Tellulimpoe, Plt Kades Lembang Lohe serta para PPKD. (**)
