BEM Si Demo Minta Presiden Batalkan Pemecatan Pegawai KPK, Berikut Tuntutannya

0 comments

JAKARTA, BB — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, (27/09/21).

Rombongan mahasiswa ini terdari dari berbagi universitas yang ada di tanah air.

Berdasarkan pantauan, ratusan mahasiswa tiba di kawasan Kuningan sekitar pukul 11.00 WIB.

BEM SI menggelar demo menuntut pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK.

Sebelumnya mereka menyurati Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya mereka meminta agar Presiden Jokowi mengambil sikap mengenai polemik tes wawasan kebangsaan.

Mereka juga meminta agar Jokowi melantik 57 pegawai yang tak lolos TWK. Mereka menganggap para pegawai itu telah disingkirkan dengan dalih TWK. BEM SI memberikan waktu 3×24 jam agar Jokowi mengambil sikap itu.

Namun, karena tak mendapatkan jawaban mahasiswa akan menggelar aksi demo hari ini. Adapun 57 pegawai KPK akan dipecat per tanggal 30 September 2021.

Ketua BEM UNS Solo, Zakky Zuhad, membacakan lima tuntutan melalui mobil komando dengan pengeras suara.

Pembacaan tuntutan itu turut disaksikan Kapolres Metro Jaksel Kombes Azis Andriansyah hingga Wakapolres Metro Jaksel AKBP Antonius Agus Rahmanto.

“Sebelum kita bubar, kami menyampaikan lima tuntutan yang tercatut kepada Pak Jokowi dan Pimpinan KPK. Menyatakan sikap, satu, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak memberikan kami ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK,” ujar Zakky, Senin (27/9/2021).

Zakky menyayangkan sikap polisi yang dijanjikan akan humanis tak tampak saat mengawal aksi ini.

Ia juga menilai tindakan polisi sangat berlebihan karena tak memfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan KPK.

Selain itu, ia menyayangkan pimpinan KPK yang enggan menemui mereka hingga aksi selesai.

Berikut, 5 tuntutan BEM SI di depan gedung KPK:

1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.

2. Mendesak presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN.

3. Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.

4. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi.

5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, kasus suap KPU Harun Masiku.

Aksi demonstrasi ini sempat terjadi aksi saling mendorong dari mahasiswa dan polisi yang bersiaga sambil mengawal jalannya aksi.

Setelah berorasi dan menyampaikan tuntutannya, para mahasiswa membuarkan diri meninggalkan lokasi. (**)

You may also like