BULUKUMBA, BB – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, di Pendopo Rujab Bupati Bulukumba, Senin 12 Juli 2021.
Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai wadah dan/atau legalitas formal untuk membangun komunikasi, koordinasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bulukumba.
Selain itu, Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan kerja informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, edukasi, pendampingan dan pertukaran data/informasi.
Adapun ruang lingkup dari Nota Kesepahaman tersebut diantaranya asistensi/konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara/daerah, pertukaran data/informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penyusunan kajian fiskal regional, profil keuangan daerah dan laporan manajerial.
Di sela acara penandatanganan Nota Kesepahaman, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Syaiful, SE, M.M, CA menyerahkan Penghargaan kepada Bupati Bulukumba sebagai Peringkat 2 Kinerja Terbaik Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020.
“Tahun 2020 kemarin, Bulukumba diganjar dengan satu predikat sebagai salah satu kabupaten dengan proses penyaluran tercepat dan terbaik kedua untuk kabupaten dengan jumlah desa yang besar,” ungkap Syaiful.
Syaiful berharap capaian itu dapat terus dikawal dan ditingkatkan dengan melakukan proses perbaikan dan percepatan yang lebih baik.
Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kanwil Direktorat Perbendaharaan Sulawesi Selatan.
Ia mengaku ke depan, pihaknya tidak hanya menargetkan percepatan penyaluran tercepat dana desa. Namun Pemerintah Daerah, juga akan mengevaluasi program kegiatan yang didanai oleh Dana Desa agar lebih tepat sasaran.
“Jadi kita tidak hanya memastikan dana desa tersebut tersalur dengan cepat, namun kita juga harus memastikan dana desa itu lebih tepat sasaran dan termasuk juga kualitas fisiknya jika itu infrastruktur,” imbuhnya.
Terkait status Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) laporan keuangan tahun anggaran 2020, Andi Utta berkomitmen untuk meraih kembali dengan berupaya melakukan perbaikan atas berbagai temuan permasalahan.
“Intinya kita harus menerapkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan sehingga WTP itu bisa kita raih capai kembali,” ungkapnya.
Untuk diketahui penghargaan kinerja terbaik 1 pengelolaan dana desa diraih oleh Kabupaten Bone, dan terbaik 3 diraih Kabupaten Enrekang. (**/Wan)
