JAKARTA, BB — Melalui jumpa pers, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD sederet kebijakan pemerintah terkait Papua. Ada kebijakan umum hingga kebijakan khusus melalui pendekatan hukum dan keamanan.
Dengan artian, Pemerintah ancang-ancang menindak penyalahgunaan uang negara di Tanah Papua. 10 korupsi atau rasuah terbesar di Papua dalam bidikan pemerintah.
Mahfud memaparkan sederet kebijakan pemerintah untuk pembangunan Papua yang dasarnya adalah pendekatan kesejahteraan. Mulai dari dana otsus hingga kebijakan afirmasi mengenai kuota orang asli Papua di parlemen.
“Pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejahteraan, damai tanpa kekerasan, dan tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya,” kata Mahfud Jalan Medan Merdeka Barat dilansir dari detik.coma, Rabu (19/5/2021).
Pemerintah menekankan kebijakan pembangunan di Papua adalah pendekatan kesejahteraan. Otonomi khusus atau otsus Papua hingga kebijakan afirmasi mengenai kuota orang asli Papua di parlemen.
Demi melindungi itu semua, lanjut Mahfud pemerintah perlu melakukan pendekatan hukum dan keamanan. Hal yang pertama adalah perburuan para teroris. Mahfud menegaskan bahwa orang yang diburu adalah mereka yang benar melakukan teror.
“Pertama, kita akan memburu para teroris, bukan organisasi Papua tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama-nama yang disebut,” ucapnya.
Langkah selanjutnya pemerintah adalah penelusuran rasuah di Papua. Ada 10 korupsi besar di Papua sudah dibidik pemerintah berdasarkan laporan keuangan dan intelijen.
“Selama ini sering mempertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar, baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN,” ungkap Mahfud.
“Ini akan dilakukan penegakan hukum kepada mereka,” kuncinya.
