NATUNA, BB — Komandan Kodim 0318/Natuna, Letkol (Arm) Asep Ridwan, SH, M.Han, mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Gedung Daerah, Rumah Dinas Bupati Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (22/2/2021).
Hadir bersama Dandim Natuna mengikuti Rakosnas virtual ini yakni Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, Kapolres Natuna, AKBP Ike Krisnadian, SIK, Danlanud RSA Natuna, Kolonel (Pnb) Dedi Ilham S. Salam, S.Sos..
Selain itu, juga hadir Kepala Dinas Damkar Natuna, Syawal Saleh, Kajari Natuna di wakili Kasubag pembinaan BPK Jimy Anderson, SH dan Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Natuna di wakili Sapriudi.
Ikhwal yang dibahas dalam Rakornas melalui vidcon tersebut ialah membahas mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada diseluruh wilayah Indonesia, tahun anggaran 2021.
Dalam arahannya Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh pejabat Gubernur, Bupati/Walikota, Kapolda, Kapolres dan seluruh pejabat-pejabat baru di Pemerintahan Daerah yang wilayahnya rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, agar tidak lupa pada aturan main yang sudah disepakati di tahun 2016.
“Kita punya kesepakatan dan aturan mainnya masih tetap sama di wilayah,” ujar Jokowi.
“Saya ulangi lagi, ini hanya untuk yang terdapat jabatan baru agar tahu aturan ini. Saya ingin mengingatkan kita semuanya meskipun saat ini kita yengah mengalami bencana Karhutla di daerah dan tanah longsor,” tegas Jokowi.
Kata Jokowi, Karhutla merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia dan dunia. Untuk itu ia meminta agar seluruh pihak terkait tidak kendor dalam melakukan pencegahan.
Laporan BMKG, sambung dia, diperkirakan hingga semester pertama di bulan Maret hingga April, sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami hujan menengah hingga tinggi.
“Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau, tapi kita harus tetap waspada, jangan sampai lengah. Saya menerima laporan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah mulai terjadi sejak akhir Januari,” katanya.
Ditambahkannya, monitoring dan pengawasan harus sampai dari tingkat bawah. Polda kata dia, memiliki 2 aplikasi teknologi yang bisa melibatkan para Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta Kepala Desa, dalam pekerjaan memberikan pendidikan yang terus menerus kepada masyarakat.
“Saya minta penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan konsesi milik perusahaan. Tapi semuanya udah tahu beda-beda sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi perdata maupun pidana,” pungkas Jokowi. (Muz)
