SINJAI, BB — Selain mempererat silaturahmi antar Forkopimda dan instansi terkait, pertemuan ini untuk membahas isu-isu strategis khususnya terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini masih dibahas oleh Pemerintah bersama Komisi II DPR RI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Sinjai, Muhammad Naim melalui Coffe Morning di Kantor KPU Sinjai, Jum’at pagi (8/01/21). Ia mengatakan Berdasarkan informasi yang berkembang ada dua opsi pelaksanaan pilkada dalam pembahan RUU Pemilu, opsi pertama dilaksanakan secara serentak pada tahun 2027 dan opsi kedua pilkada periodisasi artinya akan dilaksanakan pada tahun 2024.
“Namun pada intinya KPU Sinjai siap melaksanakan pilkada, sejak tahun 2020 hingga saat ini, KPU Sinjai melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang diplenokan setiap bulan” kata Naim.
Terkait anggaran pilkada, lanjutnya, KPU Sinjai mulai tahun ini akan menyusun rencana anggaran dan diperkirakan anggaran yang dibutuhkan mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
“Nah kenapa anggarannya naik karena kita masukkan juga untuk biaya alat pelindung diri (APD) sebab kita susun dalam masa pandemi Covid-19 dan belum bisa dipastikan pandemi ini kapan berakhir,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sinjai yang diwakili oleh Sekda Sinjai menyambut baik dengan adanya pertemuan ini sebab perlu ada kolaborasi kerja dan kesamaan persepsi sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa tepat waktu, tepat sasaran, efisien dan efektif.
Dalam penyelenggaraan pilkada akan datang, Pemkab Sinjai akan mengacu pada regulasi yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah.
“Informasi saat ini, undang-undang rancangan pemilu ada dua opsi itu tadi, berkaitan dengan itu Pemkab memiliki tanggung jawab dalam hal penyediaan anggaran. Pada Tahun 2022 kita selaku tuan rumah Porprov juga membutuhkan anggaran yang besar. Namun apabila regulasi sudah ditetapkan jadwal pelaksanaan pilkada maka kita di daerah tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan,” jelas Akbar.
Turut hadir Forkopimda, Komisioner KPU dan Bawaslu Sinjai, pimpinan Perguruan Tinggi serta beberapa intansi lintas sektor yang terkait. (*)
