MAKASSAR, BB — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Mahasiswa Pemuda Intelektual (OMPI) Sul-sel sukses menggelar Dialog Publik dengan menghadirkan perwakilan para Juru Bicara (Jubir) Pasangan Calon Pilwalkot Makassar di Cafe Lontara pada Jum’at, (27/11/20).
Dengan Mengankat Tema “Menoropong Peta Politik Pilwali Kota Makassar Dalam Perspektif Pemuda”.
Salah satu Narasumber, Fajlur Rahman Jurdi adalah dosen hukum hadir di dialog sebagai pengamat politik dan penyeimbang diantara ke-empat narasumber lainnya.
Adapun Juru Bicara Pasangan Calon yang hadir yakni,
– Paslon 01 “Adama”, Dr.Ir Aloq Natsar Desi,
– Paslon 02 “AppiRahman”, Gemintang Kejora Mallarangeng,
– Paslon 03 “Dilan”, Sufiani Zulkifli
– Paslon 04 “Imun”, Muwafik Nurimansya.
Ke empat juru bicara tersebut memaparkan visi misi paslonnya dan semua sama adalah soal bagaimana kota Makassar menjadi kota yang terpandang dengan kemajuannya.
Pembeda di visi misi ke 4 Paslon yaitu soal teknis saja.
Kami selaku pemuda hari ini menganggap masih banyak harapan harapan pemuda yang belum terbaca oleh ke 4 Paslon wali kota makassar.
hari ini masyarakat sebetulnya tidak asing lagi dengan janji pengadaan sarana, tetapi bagaimana harapan pemuda dan masyarakat kepada calon kepala daerah mampu memberikan ide gagasan untuk pemberdayaan masyarakat soal kemandirian ekenomi masyarakat sampai kemajuan sentral ekonomi.
Harapan pengurus DPP OMPI SUL-SEL dikegiatan ini mampu memberikan banyak edukasi soal kontestasi politik kepada mahasiswa dan pemuda kemudian dengan kegiatan ini bisa memberikan daya minat OKP yang lain untuk menjadikan dialog dialog publik respon politik sebagai media untuk kamajuan kemajuan pembangunan yang skala sosial.
“Kota Makassar kedepan lagi lagi tergantung masyarakatnya, kalau ke semua Paslon yang ada direspon baik maka hasilnya menambah baik, tetapi kalau direspon buruk hasilnya akan lebih buruk” Kata Fajrul Rahman Jurdi Pengamat politik.
Sementara itu, Arfandi Ketua Umum DPP OMPI SUL-SEL Mengatakan Mahasiswa dan Pemuda harus mengambil peran banyak untuk mengedukasi masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan pengetahuan politik, jika sedikit dan bahkan tidak sama sekali maka sulit untuk meminta pertanggung jawaban pemimpin” pungkasnya.
