BLITAR, BB — Setelah adakan rapat dengar pendapat terkait masalah pertambangan, komisi III DPRD melanjutkan hearing dengan masyarakat Blitar Selatan yang dimotori Kumpulan Rakyat Blitar Selatan (KRBS) di ruang rapat Banggar Gedung DPRD kabupaten Blitar, Rabu (07/10/2020)
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto mengatakan hearing kali ini terkait dengan pembangunan yang ada di Blitar Selatan. “Untuk itu kami menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) untuk membahas persoalan yang ada,” katanya.
Koordinator KRBS Mohamad Sutarto mengatakan, hearing kali ini untuk mengajukan beberapa keluhan, diantaranya tingginya biaya pendidikan, karena jarak tempuh warga dengan fasilitas pendidikan setingkat SLTA Negeri cukup jauh.
Untuk bidang kesehatan selama ini ada warga yang kritis sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Tidak hanya itu, kebutuhan air bersih untuk setiap tahun juga masih menjadi keluhan, belum lagi saat musim kemarau datang.
“Jadi kami berharap ada pemberdayaan ekonomi lokal, menyongsong JLS beroperasi,” kata Sutarto.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Ir. Suwandito mengatakan terkait dengan aspirasi dari KRBS ini akan menjadi masukan sebagai isu strategis dalam penyusunan perencaan pembangunan.
“Saat ini kita sedang menyusun ranwal RKPD untuk tahun 2022. Diakhir tahun akan kita mulai ada konsultansi publik. Selain itu juga menyusun rancangan teknokratis RPJMD 2021–2024,” katanya.
Kemudian, menanggapi terkait dengan minimnya fasilitas di bidang kesehatan Suwandito mengatakan, jika sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan bahwa puskesmas tidak boleh untuk rawat inap. Sementara fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah di wilayah selatan memang diakui sangat minim.
“Menjadi catatan kami untuk memfasilitasi kecamatan yang jauh dari fasilitas untuk rawat inap, karena paling dekat di Sutojayan itupun swasta. Kita berharap kedepan ada minimal satu fasilitas kesehatan dari Pemerintah. Selain itu jika ada fasilitas kesehatan swasta, kita akan memberikan kemudahan pelayanan perijinannya,” jelasnya.
Sementara terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih di kecamatan Blitar Selatan, Pemda sudah kata dia berupaya untuk mencukupi kebutuhan air bersih di tujuh kecamatan, dengan membangun jaringan air bersih dan sumur bor.
“Hanya saja Ada masalah tehnis yang kami hadapi, jika mencari sumber air untuk pengeboran sulit. Beberapa kasus pada saat pengeboran diawalnya sumber air besar, namun setelah dibangun air semakin mengecil. Kita juga sudah melakukan kajian pengembangan sumber air, pemetaan potensi air bawah tanah. Selain itu juga kajian penyedian air bersih di daerah rawan air,” paparnya.
Kemudian, terkait pemberdayaan ekonomi lokal, Suwandito menambahkan selama ini memanfaatkan DID. Anggaran tersebut untuk petani muda di Wates, dengan adanya bantuan greendhouse untuk pengembangan melon. Tahun 2020 ada enam unit greend house untuk kecamatan Wates dan Binangun.
“Untuk bidang Pertanian bawang merah di empat kecamatan, Blitar selatan bisa menghasilkan bawang merah. Sedangkan peternakan, pemda berusahan mencari dana dari tanggungjawab sosial perusahaan. Perusahaan pakan ternak, berupa bantuan pembangunan kandang close house di Kademangan dan Bakung,” terang Suwandito.
Menanggapi yang disampaikan Bappeda, Santo anggota KRBS mengapresiasi langkah yang telah diambil Bappeda dengan melakukan kajian-kajian. Pihaknya berharap kebutuhan air yang utama agar bisa segera direalisasikan.
“Kebutuhan air bersih ini harus diutamakan, karena beberapa kali dengan swadaya masyarakat bisa melakukan pengeboran dan sumbernya melimpah,” kata Santo.
Panoto, sebelum menutup hearing siang itu mengatakan jika Komisi III bersama dengan Bappeda untuk berkomitmen memprioritaskan kebutuhan warga soal air bersih. Karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Supaya forum ini ada hasilnya, kami komitmen bahwa saat ini dalam proses pembahasan Rancangan APBD 2021, dalam proses pembahasan kebutuhan air bersih di wilayah Blitar Selatan menjadi prioritas utama,” pungkas Politisi PKB ini.(IP)
