Beritabersatu.com — Dalam Rangka Penanggulangan covid-19, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menginstruksikan agar pemerintah desa mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa, hal ini Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak situasi Covid-19.
Sasaran BLT desa adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaan karena virus Corona. Kemudian, yang paling penting adalah warga tersebut belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.
Alokasi dana BLT Dana Desa sendiri, secara keseluruhan saat ini telah mencapai Rp 31,8 triliun dan ditujukan kepada 11 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Adapun jumlah BLT Dana Desa yang diterima warga pada bulan April-Juni sebesar Rp 600.000 per KPM. Sementara sisanya hingga bulan september sebesar Rp 300.000 per KPM.
Dalam proses penyaluran dana BLT diharapkan dapat tepat sasaran, agar memberi manfaat nyata kepada masyarakat terdampak. Akan tetapi dalam proses penyaluran BLT ini, rawan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Pembagian yang tidak tepat sasaran atau bahkan penyalahgunaan dana BLT desa sangat berpotensi untuk dilakukan pihak pelaksana.
Untuk itu kami menghimbau agar Masyarakat Senantiasa Memantau dan Mengawasi Proses Penyaluran BLT dana desa. Dan Agar Dugaan penyelewengan dan Penyalahgunaan Dana tersebut segera di laporkan. Kementerian Desa Telah membuat Wadah Pengaduan Masyarakat melalui https://sipemandu.kemendesa.go.id/. Demikian diungkapakan Ketua umum EL-Hummasa, Rahmat Anugrah.
EL-Hummasa sendiri selaku Lembaga Kajian Dan Pendampingan Hukum Masyarakat desa telah mengupayakan pendampingan terhadap masyarakat- masyarakat di desa yang memenuhi syarat/kriteria sebagai penerima BLT tapi justru tidak terdata oleh pemerintah desa.
Kedepannya kami mengharapkan agar Program BLT dana desa ini dapat tersalur secara maksimal, sehingga dapat meringankan beban masyarakat Desa yang sangat terpukul oleh wabah Covid-19.
