MAKASSAR, BB — Marak dimedia sosial pengambilan jenazah secara paksa pasien dalam pengawasan (PDP), rumah sakit di Makassar yang merupakan hoaks. Dengan demikian Aparat kepolisian Polda Sulsel akan menindak tegas pelaku penyebar hoaks tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam rilisnya, Selasa (9/6/2020), akan menindak tegas pelaku penyebar hoaks terkait pengambilan paksa jenazah PDP di rumah sakit di Makassar.
Tak hanya itu Polda Sulsel juga kata dia akan mengejar pelaku penyebar hoaks menyebutkan bahwa rumah sakit sebagai lahan bisnis covid-19.
“Polda Sulsel menurunkan tim pemburu penyebar hoaks yang beberapa hari terakhir marak di media sosial. Disebutkan bahwa pengambilan paksa jenazah PDP yang dilakukan para pihak keluarga, karena menolak penanganan jenazah yang menerapkan protokol covid-19. Selain itu marak pula berita bahwa rumah sakit menjadikan virus corona covid-19 sebagai lahan binis. Ironisnya lagi menuding tenaga medis. Dia beberkan bahwa tim medis memvonis’ pasien terkait covid-19,” terang Kabid Humas mengutip nada penyebar hoaks.
Perwira tiga bunga melati dipundaknya ini melanjutkan, dengan perihal tersebut Polda Sulsel akan menindak tegas warga yang masih nekad akan mengambil paksa yang dilakukan para pihak keluarga, karena menolak penanganan jenazah PDP.
“Kami warning yang mengambil paksa mayat PDP di rumah sakit. Itu merupakan pidana dan akan kita proses. Kalau itu benar adanya. Tapi kalau hoaks maka pelaku penyebar hoaks akan ditindak tegas,” tegas Kabi Humas
Menurut Ibrahim, oknum pengguna media sosial yang tak bertanggungjawab. Ia menggiring opini publik yang cukup meresahkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Pelaku menggiring opini yang cukup meresahkan warga. Katanya rumah sakit menjadikan virus corona Covid-19 sebagai lahan bisnis, termasuk provokasi penolakan rapid test. Nah tim Polda saat ini tengah patroli baik ditengah masyarakat serta patroli siber untuk mengungkap dalang penyebar hoaks ini,” tegasnya lagi.
Dikatakan jika Pemerintah melakukan tugasnya itu untuk kepentingan masyarakat umum demi memutuskan mata rantai wabah penyakit covid-19 yang mematikan itu.
“Kami berharap masyarakat jangan terpengaruh dengan issu tersebut karena akan menyesatkan dan merugikan bagi masyarakat,” harapnya. (rls)
