LAMPUNG UTARA, BB — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2019 menyampaikan 8 poin penting yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Beberapa poin itu disampaikan oleh Marlena, S.Pd Sekretaris dan juru bicara Pansus LKPJ Bupati 2019 tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/04/2020)
Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, A.Md, dan dihadiri oleh Plt Bupati Lampung Utara, H.Budi Utomo, SE., MM, Marlena membeberkan 8 poin sebagai catatan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.
Dari delapan poin itu diantaranya agar Pemerintah Daerah segera mengatasi permasalahan data penerima bantuan sosial (bansos) dan meningkatkan kinerja operator disetiap daerah. Pemerintah Daerah juga diminta agar segera mengatasi masalah parkir dan tenaga BLUD di RSUD H.M. Ryacudu.
“Agar Pemerintah Daerah memperhatikan masalah pemetaan dan pemerataan tenaga Pengajar (Guru dan Kepala Sekolah) sesuai SK Menteri no. 5 Tahun 2011 berdasarkan Sistem Zonasi, selain itu Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan agar dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” sebut Marlena.
Selain itu lanjut Marlena, dalam menyusun anggaran hendaknya pemerintah daerah dapat membuat skala prioritas program dan kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang baik di setiap OPD, dan merekomendasikan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD.
“Hal-hal yang menjadi rekomendasi di LKPJ tahun anggaran 2018 yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah agar segera diselesaikan khususnya persoalan di dinas PUPR, kami juga DPRD Kabupaten Lampung Utara, siap memberi dukungan Kepada pemerintah daerah dalam menanggapi COVID-19 yang terstruktur dan terukur, tak lupa kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres, Dandim beserta jajarannya,” jelasnya.
Sementara itu, Nurdin Habim, SE anggota DPRD dari fraksi Gerindra, juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar memberikan buku acuan hasil Rancangan APBD di tahun tahun berikutnya sebagai sumber informasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan.
Dalam sidang paripurna ini juga Plt Bupati memberikan arahan tentang pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang terbentuk dalam Gugus Tugas Covid-19. Dimana penanggulangan Virus Corona ini telah menjadi tanggung jawab pemerintah derah setempat dengan dibantu dengan Kapolres, Dandim, dan Ketua DPRD sebagai wakil dan anggota lainnya yang tergabung dalam FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Utara. (Humas DPRD/Andri)
