MOROWALI, BB — Serikat Pekerja Kabupaten Morowali melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Morowali, di Desa Bahururu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, menolak UU Omnibus Low, Senin (20/1/2020)
Dalam orasinya Korlap Juswan menyampaikan bahwa Front Buruh Bersatu dan DPC FPE KSBSI Kabupaten Morowali menolak Omnibus law rancangan UU cipta lapangan kerja (RUU Cilaka).
Adapun mereka menyampaikan delapan poin tuntutan, antara lain, Tolak UU Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) yang tidak melibatkan Serikat Buruh /Serikat Pekerja. Keluarkan klaster tenaga kerja Dari UU Cilaka. Tolak penghapusan jumlah pesangon. Tolak Kebaikan BPJS Kesehatan. Segera bentuk Tim khusus Ketenagakerjaan LKS Tripartite Kab Morowali. Segera bentuk LKS Tripartite Kabupaten Morowali. Meminta agar segera di adakan mediator hubungan industrial Kabupaten Morowali. Dan Membentuk ulang Dewan Pengupahan sesuai dengan Perundang undangan.
Perwakilan para pengunjum rasa ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali Kuswandi di ruang kantor DPRD Morowali.
Ketua DPRD Kuswandi mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung apa yang menjadi tuntan dari pendemo, dan hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
”Hasil berita acara kita akan kita kirim kepada Sekretariat Jenderal DPR RI,” kata dia.
Dari 8 tuntunan ini, lima diantaranya adalah isu Nasional dan sisa lokal Kab. Morowali dalam kesempatan yang sama tuntutan akan di rekomendasikan untuk tindak lanjuti ke pusat dan tuntunan untuk Morowali sebanyak tiga poin.
“Pihak DPRD Sendiri setuju atas masukan, kawan-kawan buruh,salah satunya perusahaan setempa mau tidak mau akan segera mendirikankan lembaga Tripartite,” ucap Katzaing, Ketua DPC SPN Morowali.
Demo berjalan lancar dan aman di bawah pengamanan Polres Morowali yang dipimpin langsung oleh Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno,S.H,S.IK,M.IK dan di bantu anggota Kodim 1311 Morowali. (Rahman)
